Yusril Akan Ajukan Judicial Review Permen PUPR Tentang PPPSRS

0
Konferensi pers REI di Kantor Pengacara Yusrial Ihza Mahendra, Kamis,, (17/1/2019), di Jakarta. (Dok. Istimewa).

KONSPRO, JAKARTA – Pengacara kondang Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., akan mengajukan Judicial Review terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23/PRT/M/2018. Permen ini dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para pemilik daripada unit-unit satuan rumah susun, termasuk juga keresahan dan gangguan kerja pada pengembang apartement /rumah susun.

Menurut Yusril beberapa hal yang dilanggar dari diterbitkan Permen ini adalah: Pertama, dikeluarkan tidak melalui pembahasan dengan pelaku pembangunan, dan diterbitkan dengan tidak mengacu kepada pasal-pasal acuan dalam  Undang-undang No.20 tahun 2011, khususnya pasal 78 Undang-undang No.20 tahun 2011 yang mendelegasikan kewenanganan pengaturan terkait dengan PPPSRS melalui PP bukan Permen, sedangkan hingga saat ini, rancangan terhadap PP tersebut masih dalam pembahasan secara rinci dan intensif.

Kedua, Permen diterbitkan mendahului diterbitkannya PP, sehingga secara hukum Permen tersebut tidak mempunyai payung hukum baik secara delegatif maupun atributif. Oleh karenanya berdasarkan pada hierarki Peraturan Perundangan-undangan yang diatur dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penerbitan Permen tersebut adalah bertentangan, serta tidak sesuai dengan ketentuan PP No. 12 tahun 2012.

Ketiga, pengaturan mengenai hak suara pemilihan pengurus dan pengawas P3SRS tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang No. 20 tahun 2011, karena secara tegas UU tersebut mendelegasikan kepada PP. Namun demikian ketentuan yang termaktub dalam Permen justru mengatur sesuatu yang bukan diamanatkan UU kepadanya.

Baca juga: REI: Permen PPPSRS Memberatkan Pelaku Usaha

“Bahwa kemudian apabila mengacu kepada pasal 75 UU rumah susun, pembentukan pengurus P3SRS adalah untuk kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian,” kata Yusril saat melakukan konferensi pers, di Jakarta, Kamis (17/1/2019) .

Pembentuk UU Rumah Susun, jelas Yusril,  secara filosofis telah secara jelas menggambarkan bahwa pembentukan PPPSRS adalah merupakan penyelenggaraan rumah susun dalam tahapan pengelolaan, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat 5 huruf a UU Rumah susun. Secara nyata PPPSRS hanya dapat dibentuk pada saat rumah susun telah terbangun dan telah diserahterimakan kepada para pemilik satuan rumah susun.

“Karena itulah menurut hemat kami, penggunaan sistem hak suara pemilihan pengurus dan pengawas P3SRS berdasarkan one man one vote pada Permen No. 23 tahun 2018 pasal 19  ayat (3) adalah justru bertentangan dengan semangat yang justru diatur dalam UU RS sendiri, yakni pada tahapan pengelolaan, maka menggunakan mekanisme pemungutan suara berdasarkan NPP,” tegas Yusril.

Karena itu, tambahnya, sebagai kuasa hukum juga melakukan kajian-kajian Hukum terhadap Permen No. 23 tahun 2018, serta upaya-upaya dan atau langkah-langkah hukum yang perlu diambil termasuk mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung jika diperlukan untuk mengembalikan keadilan dan kesetaraan hukum bagi para pemilik satuan unit rumah susun serta pelaku pengembang di Indonesia.

“Kami berharap agar Pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan PerMen dan PerGub, sekaligus memberikan waktu untuk penerbitan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Rumah Susun yang mengakomodir kepentingan Pelaku Pembangunan, sehingga peraturan pelaksanaanya yang kemudian, dapat dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” ungkapnya.

Reporter: Rifat Pahlevi
Editor: Reza GK