Wajib Tahan Sertipikat Tanah

0
Ilustrasi: yousaytoo.com

 

KonsPro (26/12) SURABAYA – PRATEK penjualan kavling bagi pengembang atau masyarakat kini tidak lagi diperbolehkan. Larangan ini dituangkan dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disahkan dalam rapat paripurna DPR, pekan lalu.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan, selama ini ada kecenderungan banyak developer menjual kavling tanpa rumah di atasnya. Dalam UU, praktik semacam itu tidak boleh dilakukan lagi.

“Pengembang atau badan hukum atau setiap orang kalau mau menjual perumahan atau penjualan pendahuluan itu harus memastikan setidak-tidaknya 25 persen sudah harus tersedia. Jadi, jangan menjual sesuatu hanya dari gambarnya,” kata Suharso.

Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi mengakui, selama ini pemerintah memang belum mengatur penjualan kavling, sehingga semuanya menjadi bahan spekulasi.

“Artinya, kalau diberikan izin untuk mengelola suatu wilayah atau tanah, dia hanya membangun kavling tanah saja lalu dijual, itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam membangun rumah,” jelasnya.

Sekretaris DPD REI Jatim Nur Wakhid mengatakan, pada prinsipnya pengembang memang tidak diperbolehkan menjual lahan dalam bentuk kavling. Hal ini sejatinya juga sudah ditaati kalangan pengembang.

“Praktek seperti itu dilarang. Namun, kalau ada permintaan dari konsumen, pengembang wajib menahan sertifikat tanah yang sudah terjual tersebut hingga lahan dibangun,” kata Nur, Rabu (22/12).

Meski demikian, lanjutnya, ada hal-hal yang harus dipenuhi konsumen berdasar peraturan baik oleh pengembang maupun pemerintah, seperti batasan waktu atau pengerjaan pembangunan rumah itu sendiri.

“Artinya, banyak hal yang harus dipenuhi oleh pembeli kavling. Jadi tak sesederhana ketika membeli rumah,” papar Nur.

Sementara, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria justru menyayangkan disahkannya RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.

Menurutnya, larangan penjualan kavling kosong akan merugikan konsumen, terutama yang berkemampuan pas-pasan. “Ini sama saja pemerintah memojokkan masyarakat yang belum mampu beli rumah,” tegas Fuad.

Ia berharap pemerintah bisa menyosialisasikan dengan matang agar bisa mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder, termasuk para pengembang. Dari sisi pengembang, pasal tersebut dikhawatirkan bisa mengurangi omzet penjualan mereka.

“Konsumen sendiri, kadang ada yang bisa beli tanah dulu, baru kemudian kalau sudah punya cukup dana, baru membangun rumahnya,” pungkas Fuad. (Surya Online)