Janji Manis Developer dan Hak Konsumen

KonsPro (30/9) - RUMAH atau tempat tinggal telah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian besar penduduk. Namun, memiliki tempat tinggal, baik dalam bentuk rumah, aparteman maupun rumah susun, bagi sementara konsumen bukan pekerjaan mudah.

Bidang Hukum dan Pengaduan YLKI mencatat bahwa salah satu permasalahan utama konsumen perumahan adalah pengembang yang melakukan wanprestasi, yang berakibat terlanggarnya hak konsumen. Wanprestasi artinya tidak melakukan kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan atau perjanjian jual-beli. Beberapa komponen transaksi perumahan penyebab wanprestasi adalah sebagai berikut:

Tidak sesuai antara penawaran dan kenyataan

Iklan atau promosi seringkali merupakan pencetus utama ketertarikan konsumen terhadap suatu produk. Sayangnya, umumnya iklan berisi informasi yang tidak seimbang karena yang diungkapkan hanya sisi positif. Akibatnya konsumen tidak siap ketika menghadapi sisi negatif yang tidak pernah terpikir atau terduga. Contohnya, beberapa bulan setelah akad kredit, listrik di rumah konsumen belum terpasang seperti yang dijanjikan. Konsumen diberi solusi pemasangan listrik sementara yang sebenarnya ilegal, yaitu pencantolan dari tetangga atau tiang listrik. Hal ini mengancam keselamatan konsumen dan masyarakat sekitar akibat kemungkinan arus pendek dan juga rawan penertiban dari pihak PLN. Contoh lain yang termasuk kategori penipuan adalah brosur yang menyatakan konsumen berhak mendapat bunga bersubsidi, tetapi ternyata konsumen menandatangani akad kredit yang mencantumkan nilai bunga non subsidi.

Aspek internal developer yang informasinya sulit diakses oleh konsumen


Salah satu hak konsumen perumahan adalah memilih pengembang yang bermutu dan kredibel sebelum mulai bertransaksi. Konsumen dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mendukung keputusannya itu. Namun tidak semua informasi mudah diakses konsumen, terutama aspek-aspek yang awam bagi kebanyakan konsumen.

Contohnya, pengembang yang nekad beroperasi tanpa dokumen perijinan yang lengkap akibatnya di tengah proses pembangunan Dinas Pengawasan dan Penertiban DKI menindak dengan menyegel lokasi sehingga pembangunan tertunda sampai batas yang tidak menentu. Konsumen yang sudah melakukan akad kredit dirugikan akibat ketidakpastian penyelesaian rumah yang berimplikasi pada kerugian material dan imaterial yang lebih besar.

Perjanjian baku atau standar

Meski sudah dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku masih menjadi norma dalam transaksi perumahan. Demi alasan kepraktisan, Konsumen hanya disodori perjanjian yang sudah baku dan tinggal membubuhkan tandatangan. Akad kredit atau surat perjanjian seringkali tidak mampu dicerna dengan baik oleh konsumen sehingga berpotensi menjebak konsumen.

Contohnya dalam kasus janji bunga subsidi di atas, pengembang memberikan pilihan pahit kepada konsumen yang ingin membatalkan perjanjian atau akad kredit, yaitu hangusnya booking fee sebesar 50%.

Negosiasi ulang dengan developer

Posisi tawar menjadi isu utama di sini, misalnya ketika terjadi negosiasi ulang dalam hal pembayaran akibat keadaan yang di luar kemauan kedua pihak. Contohnya dalam kasus penyegelan di atas. Konsumen memaksa untuk penundaan pembayaran angsuran selama proses pembangunan terhenti. Namun bukan produsen kalau tidak menguasai informasi lebih baik. Dalam akad kredit, pasal-pasal yang membolehkan renegosiasi dibatasi oleh pasal-pasal lain yang memberatkan konsumen untuk mengambil pilihan renegosiasi. Ruang gerak dan pilihan konsumen menjadi terbatas, sehingga win-win solution untuk kasus tak terduga seperti ini tidak dapat tercapai.

Itikad tidak baik pengembang

YLKI seringkali menemukan bahwa ketika bersengketa dengan konsumen, pengembang tidak menunjukkan itikad yang baik dalam penyelesaian sengketa. Contohnya ketika terjadi wanprestasi, di mana pengembang lalai menjalankan kewajibannya, pengembang tetap menuntut konsumen untuk membayar kewajibannya, tanpa peduli bahwa konsumen tidak menerima hak sesuai perjanjian.

Konsumen disarankan untuk hati-hati memilih pengembang dan bekali diri dengan pengetahuan seputar perumahan sebelum mulai bertransaksi. (Sumber: YLKI)