Kemenpera dan BTN Tandatangani Kesepakatan FLPP

KonsPro (8/9) - KEBERADAAN lembaga-lembaga seperti Bapertarum PNS, Jamsostek, dan SMF (Secondary Mortgage Facility) dirasakan belum optimal dalam mengatasi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal misi utama dari lembaga-lembaga tersebut adalah menyediakan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) jangka panjang dengan suku bunga rendah, agar akses untuk memiliki tempat tinggal yang layak bagi MBR semakin terbuka lebar.

Berbagai terobosan juga sudah dilakukan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam bentuk subsidi, baik subsidi uang muka maupun selisih bunga, namun itupun tidak efektif. Realisasinya dari tahun-tahun selalu di bawah target, bahkan tahun 2009 konon kabarkannya lebih parah.

Sebagai jawaban terhadap masalah tersebut, kemarin, bersama Bank Tabung Negara (BTN), Kemenpera meluncurkan program bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM).

“Dengan FLPP, kita semua berharap masyarakat MBR dapat membeli rumah dengan harga yang berjangkau. FLPP ini akan dapat menyediakan sumber dana perumahan yang murah dan jangka panjang bagi masyarakat,” jelas Suharso Monoarfa Menteri Perumahan Rakyat saat memberikan sambutan dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, di Kantor Kemenpera, Selasa (7/9).

Dalam hal ini, kata Monoarfa, pemerintah melalui Kemenpera akan memberikan subsidi kepada masyarakat berdasarkan daya beli atau penghasilan masyarakat bukannya pada harga jual rumah. Terosan ini, dikatakannya sebagai revolusi dalam pembiayaan perumahan, sebab suku bunga KPR bisa ditekan hingga angka satu digit.

Pelaksanaan kerjasama tersebut tertuang dalam kesepakatan Nomor 01/SKB/DP/2010 dan Nomor 28/MoU/Dir/2010 Tentang Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Tito Murbaintoro Deputi Menpera Bidang Pembiayaan dengan Iqbal Latanro Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang disaksikan Menpera Suharso Monoarfa. Acara itu juga dihadiri para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenpera, REI, Apersi, Jamsostek, Perum Perumnas, serta mitra kerja Kemenpera lainnya.

Sementara operasionalisasi pelaksanaan kebijakan pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Nomor 02/SM.6/HK.02.04/09/2010 dan Nomor 78/PKS/DIR/ 2010 tentang Penyaluran Dana FLPP Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Rusun. PKO ditandatangani oleh Didik Sunardi Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera, dan Irman Alvian Zahiruddin Direktur Mortgage and Consumer Banking Bank BTN. (Erlan Kallo, Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)