Membedah RUU Perkim: Banyak “Ranjau” Sanksi Pidana

KonsPro (24/10) – SEBAGAI kebutuhan dasar manusia, pemenuhan perumahan bagi rakyat Indonesia, khususnya golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan hal yang wajib dikerjakan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya penyediaan perumahan bagi MBR masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini tampak jelas dari data Bappenas dan BPS (Badan Pusat Statistik) yang memperkirakan per tahun 2009, terjadi back log (kekurangan pasokan) sekitar 7,4  juta unit rumah. Dimana setiap tahunnya back log ini terus bertambah. Keprihatinan ini menjadi salah satu alasan para wakil rakyat di DPR menyusulkan ada revisi atau amandeman terhadap UU Perumahan dan Permukiman.

Menurut Ali Wongso Sinaga, anggota Komisi V DPR-RI, saat ini tantangan di bidang penyediaan perumahan rakyat sangat besar. Kalau asumsinya pertumbuhan penduduk 1,3 persen per tahun, maka paling tidak dibutuhkan sekitar 700 ribu unit rumah baru per tahun. Dan untuk menutup back log tadi, maka setiap tahun harus dibangun 1,1 juta unit rumah, sehingga diproyeksikan 20 tahun back log dalam posisi zero.

Tidak hanya itu, Ali mengatakan, sekarang ini juga terjadi gap antara daya beli rakyat dengan harga jual rumah. Ambil contoh, di Jakarta, harga termurah rumah susun sederhana sebesar Rp135 juta. Dengan uang muka minimal 20 persen, maka cicilan per bulan  sekisar Rp. 1 – 2 juta per bulan dengan masa angsuran 10 – 15 tahun, itu berarti paling tidak orang yang dapat disetujui KPR-nya itu bergaji Rp. 4,5 juta per bulan. Masalahnya, berapa banyak MBR di Indonesia bergaji Rp. 4,5 juta?

“Jika demikian, kapan ini semua bisa terwujud. Karena itu, harus ada kemauan politik pemerintah untuk melakukan terobosan baik dalam kebijakan-kebijakan maupun dalam penerapannya,” kata Ali dalam sebuah diskusi di kantor Kemenpera pekan silam.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Teguh Satria menilai, rancangan undang-undang perumahan dan permukiman (RUU Perkim) yang sedang dikodok di DPR tersebut mengundang kontroversi, dalam mendorong percepatan pembangunan rumah, sehingga belum dapat diharapkan mengatasi back log.

Teguh mempertanyakan isi RUU yang lebih banyak menakut-nakuti atau “mengancam” pidana swasta/pengembang yang melanggar, namun tidak ada satu pun penegasan pidana terhadap pemerintah pusat/daerah yang tidak pelaksanakan perintah UU ini.

"Seharusnya RUU ini mengatur, bagi pengembang yang membangun rumah sejahtera (RS) diberi reward, bukannya menghambat dan memberikan  ancaman pidana.  Sementara instansi yang menghambat tidak ada ancaman pidananya,” tutur Teguh.

Hal yang disayangkan Teguh, bahwa pada RUU ini banyak sekali “menebar” sanksi pidana. Misalnya, bagi pengembang yang tidak membangun perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diberi sanksi pidana. Bagi pejabat yang salah dalam memberi izin juga akan diberi sanksi pidana.

“Ini akan membuat kontra produktif  terhadap percepatan pembangunan rumah di Indonesia, karena pengembang menjadi ragu dan khawatir. Sehingg sulit berharap kita dapat mengurangi back log,” tegas Teguh. (Erlan Kallo, Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)