Perlindungan Hak Konsumen: Pengaduan Konsumen Properti ke YLKI Urutan Ketiga

KonsPro (9/9) – SENGKETA antara konsumen dengan pengembang dari tahun ke tahun terus meningkat. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, antara lain pengembang melakukan wanprestasi, keterlambatan serahterima, hingga ketidaktransparan dalam proses jual beli. Setiap konflik yang terjadi selalu merugikan konsumen, karena konsumen adalah pihak yang lemah, sehingga tak heran hak-haknya seringkali dilanggar dan diabaikan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2009 mencatat total pengaduan konsumen perumahan 501 aduan, atau naik sekitar 17 persen dibanding tahun 2008, yakni 428 aduan. Hingga saat ini kasus pengaduan konsumen properti masih masuk urutan “Lima Besar”, yakni menempati peringkat ketiga dari kasus-kasus yang ditangani YLKI.

Kondisi ini diakui oleh Ketua Harian YLKI Sudaryatmo, sebagai hal yang sangat memprihatinkan. Dari keseluruhan pengaduan konsumen properti, keterlambatan serah terima unit rumah/satuan rumah susun menduduki urutan pertama, menyusul masalah serifikasi, realisasi fasos dan fasum, mutu bangunan di bawah standar, Isi Perjanjian pengikatan jual beli rumah (PPJB) yang berat sebelah, dan kenaikan harga rumah secara sepihak.

Sudaryatmo mengatakan, keluhan atas isi kontrak PPJB yang berat sebelah juga mendominasi. "Sepanjang 2010, kasus-kasus yang merugikan konsumen properti kami perkirakan lebih besar karena kualitas malapraktiknya semakin canggih," katanya dalam diskusi bulanan bertajuk, “Perlindungan Hak Konsumen atas Hunian, antara Teori dan Realita, di kantor Kementerian Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu.

Atas pengaduan-pengaduan tersebut, YLKI hanya bisa menerima pengaduan dan melakukan sebatas mediasi. “YLKI tidak mempunyai wewenang yang cukup untuk menuntaskan pengaduan konsumen properti. Sementara itu, saat ini belum ada lembaga khusus perlindungan hukum konsumen properti. Ini yang membuat perlindungan terhadap konsumen properti di Indonesia sangat lemah.

Sementara beberapa peraturan pemerintah (PP) yang diamanatkan UU itu belum juga diterbitkan. Begitu pula Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang oleh UU diamanatkan dibentuk oleh daerah tingkat dua (kecuali di DKI Jakarta oleh provinsi), baru terbentuk di 42 kabupaten/kota dari 477 kota/kabupaten yang ada di Indonesia.

Sikap hati-hati konsumen

Untuk meminimalisir potensi konflik tersebut, konsumen memang harus ekstra hati-hati dan cermat sebelum melakukan transaksi properti. Sudah sering dikemukakan konsumen harus mencermati janji-janji dan klausula dalam brosur dan perjanjian resmi (PPJB) berikut syarat-syarat dan asumsi (term and condition)-nya. Jangan dipercaya dan diterima begitu saja. Baca dulu semuanya dengan tenang. Tanya maksudnya kalau tidak jelas. Keputusan membeli harus berdasarkan informasi yang lengkap dan jelas.

Dalam banyak kasus, konsumen seringkali dibebani berbagai klausul yang merugikan seperti denda, tanda jadi hangus atau DP dipotong bila melakukan pembatalan. Bila sikap cermat dan hati-hati sudah dijalankan tapi pengembang tetap ingkar janji, konsumen bisa menanyakan langsung permasalahannya kepada developer secara lisan atau melalui surat.

Kalau ditanggapi dengan baik masalah selesai sampai di situ. Bila tidak konsumen bisa mengadu ke BPSK, Direktorat Perlindungan Konsumen, ornop yang memperjuangkan hak-hak konsumen seperti YLKI atau Dinas Perdagangan setempat.

Prinsipnya, hak-hak konsumen harus dilindungi dan dihormati. Sejatinya ini demi perkembangan sektor properti itu sendiri. Jika hal itu dilakukan, maka properti di Indonesia bisa lebih maju lagi. (Erlan Kallo, Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)