Antisipasi Ketidakpastian Perhitungan TDL Baru

KonsPro (19/10) - KENAIKAN Tarif Dasar Listrik (TDL) yang resmi diumumkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Saleh (1 Juli 2010)  yang telah mendapat persetujuan DPR RI, hingga saat ini masih menyimpan beberapa permasalahan.

Kenaikan TDL ini adalah untuk mengendalikan besaran subsidi listrik yang mencapai Rp 55,1 triliun pada tahun 2010. Namun kebijakan ini membuat para pengelola gedung bertingkat komersial maupun hunian mulai melaksanakan penghematan listrik sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah tersebut. Yang jelas biaya pengelolaan gedung memang pasti naik.

Menurut Sekjen Asosiasi Manajemen Properti Indonesia (AMPRI), Stephanus D. Satriyo, apabila pemerintah menaikan TDL 10-15 persen, maka kalangan pengelola gedung sudah memperhitungkan besaran biaya yang harus ditanggung pemilik naik sekitar 18 persen.

Sementara itu, saat ini pemerintah bersama PT PLN tengah merumuskan perhitungan rasionalisasi dan harmonisasi tarif listrik yang dinilai adil untuk mengatasi terjadinya disparitas (perbedaan) pembayaran beban antar pelanggan.

Hal itu terkait dengan skema penetapan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sejak awal Juli 2010 melalui penerapan pembatasan (capping) penaikan dan penurunan tagihan rekening maksimum 18% dari rekening sebelumnya.

Sejumlah pelanggan listrik PLN sebelumnya masih mengeluhkan sulitnya perhitungan pembayaran tagihan listrik Juli 2010. Bahkan, kelompok pelanggan besar seperti industri dan pengusaha mengeluhkan adanya ketidakseragaman dalam perhitungan tarif tersebut dengan penerapan capping 18%.

Kenaikan TDL yang pada beberapa kasus melampaui 40%, disebabkan akumulasi dengan tarif daya maksimum yang sangat bergantung pada perilaku konsumsi listrik setiap pelanggan. Untuk menutupi dampak TDL yang tidak dinaikan kepada 30 juta pelanggan PLN maka beban biaya ditanggung pelanggan di atas 450-900 watt.

Menurut Hendra Rahardja General Manager PT Prima Buana Internusa, kekacauan pengenaan TDL yang disebabkan oleh tarif multiguna dan daya maksimum itu akan segera diakhiri, dengan mengubah kebijakan penghematan listrik yang menggunakan kedua tarif khusus tersebut. Itu dimungkinkan karena pengenaan tarif multiguna dan daya maksimum bersifat temporer, selama pasokan daya PLN tidak mencukupi.

TDL 2010 yang dialami setiap pelanggan bisa berbeda. Dari hasil simulasi yang dilakukan, ada yang mengalami kenaikan lebih besar, ada juga pelanggan yang mengalami penurunan rekening.

Sebagai contoh, pelanggan industri besar dengan daya 555 kVA yang menggunakan listrik 226.231 kWh per bulan. Berdasarkan perhitungan rekening dengan TDL lama di mana pelanggan terkena kebijakan Dayamax plus, rekening rata-rata Rp 123.504. 554 atau Rp 546 per kWh. Jika berdasarkan perhitungan dengan TDL baru, rekening rata-rata Rp 153.837.216 atau setara dengan Rp 680 per kWh atau naik 25 persen dari rekening sebelum TDL naik.

Contoh lain, pelanggan bisnis besar dengan daya tersambung 2.770 kVA yang menggunakan listrik 775.520 kWh per bulan. Berdasarkan perhitungan rekening dengan TDL lama, rekening rata-rata Rp 713.157. 104 per 775.520 kWh atau setara dengan Rp 920 per kWh. Jika dihitung dengan TDL baru, rekening rata-rata Rp 705.560.000 per 775.520 kWh atau setara dengan Rp 910 per kWh. Ini berarti ada penurunan 1 persen dari rekening rata-rata sebelum TDL naik.

“Tidak konsistennya perhitungan TDL baru, membuat banyak kalangan bertanya-tanya, bahkan merasa khawatir. Sebab bukan tidak mungkin akan terjadinya pembengkakan pembayaran tagihan listrik,” ujar Hendra.

Mengatasi ketidakpastian perhitungan TDL baru, kata Hendra, PT PBI mengambil keputusan sesuai dengan capping kenaikan TDL baru PLN, yakni sebesar 18% untuk semua unit apartemen, yang berada di bawah pengelolaannya. Seperti formula yang ditempuh oleh PLN.

“Kami lakukan hal tersebut, agar tidak terjadi perbedaan pembayaran tagihan antara penghuni. Kami ingin selalu memberi pelayanan terbaik kepada seluruh penghuni,” tutur Hendra.

Menanggapi adanya kenaikan TDL, Hendra menghimbau agar penghuni apartemen dapat melakukan penghematan listrik. Misalnya saja, mematikan lampu tepat pada waktunya.

Manajer Niaga PT PLN Disjaya, Dwi Kus-nanto mengatakan, pengenaan tarif listrik kepada penghuni apartemen dan penyewa mal diserahkan kepada pengelola gedung karena kontrak pelanggan dibuat dengan pengelola gedung, bukan orang per orang.

Menurut dia, hal itu berbeda dengan tarif individu untuk rumah tangga dan pabrik yang memang tarifnya ditentukan PLN.

Dwi mengatakan, pengenaan tarif listrik kepada konsumen berdasarkan kesepakatan pengelola gedung dengan penyewa sehingga besarannya ditentukan dari hasil kesepakatan. (Erlan Kallo, Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. )