Kemacetan Akses Marunda Makin Parah

KonsPro (6/9) -  TAK dapat dipungkiri, ketersediaan infrastruktur khususnya jalan sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas arus barang dan aktifitas manusia. Dengan adanya jalan yang mulus dan lebar ke suatu kawasan, maka  akan selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Sebaliknya akses jalan yang rusak, sempit adalah biang kemacetan yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. Dimana kesemua itu sebagian besar ditanggung oleh masyarakat.


Sayang pemerintah kita baik pusat maupun daerah kurang becus –jika tak ingin dikatakan tidak becus sama sekali— mengurus salah satu pekerjaan utamanya ini. Sehingga tak heran kalau kemacetan sudah menjadi ‘makanan’ sehari-hari di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

Anehnya, mungkin karena masyarakat kita sudah imun dengan kondisi kemacetan sehingga banyak yang ‘maklum’ dengan keadaan yang membuat stres itu. “Kalau nggak macet bukan Jakarta namanya”, sindiran seperti itu menjadi tak asing lagi.

Meski ada kesadaran akan pentingnya pengembangan infrastruktur yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi, namun jalan-jalan di seantero DKI Jakarta masih banyak yang menyedihkan. Salah satu contoh konkrit ketidakmampuan pemerintah benahi persoalan ini, tampak di jalan akses Marunda, Jakarta Utara yang merupakan jalur vital arus barang dari wilayah timur Tanjung Priok dan Bekasi.

Keruwetan akses Marunda sudah sangat kompleks, di samping terdapat beberapa ruas jalan yang rusak, menyempit akibat belum dibebaskannya lahan satu sisi, serta parkir truk dan mobil kontainer sembarangan sehingga mengurungi satu lajur jalan.

“Percuma dong dilebarin kalau dipakai untuk parkir truk-truk dan trailer. Itu salah satu penyebab parahnya kemacetan di sini. Pemprov dan Dinas PU DKI Jakarta lamban menangani kemacetan yang terjadi hampir setiap hari,” kata Santo, karyawan swasta yang setiap hari melewati jalan tersebut.

Selain, para pengguna jalan (pribadi), kemulusan akses Marunda ini juga sangat dibutuhkan untuk memperlancar distribusi barang dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan Kawasan Industri Marunda Center. Kemacetan jalur penting ini sedikit banyak berdampak terhadap perekonomian nasional, karena akses Marunda merupakan arus utama ke pelabuhan utama Ibukota (Tanjung Priok).

Lajur pada jalan akses Marunda sebenarnya telah didobel oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tetapi jembatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas PU DKI Jakarta belum tuntas dirampungkan.

Berkaitan dengan masalah ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo, seperti dikutip Harian Bisnis Indonesia, akar persoalan itu muncul akibat proyek pembangunan dua jembatan di Kali Blencong dan Cakung Drain.

Menurutnya, rencana Pemprov DKI untuk mengganti rangka dan badan dua jembatan dengan beton menjadikan proses pengerjaan proyek berjalan lebih lama dari target semula.

'Sebenarnya dua jembatan itu milik Departemen PU karena masuk dalam bagian jalan negara, tapi karena konstruksinya menggunakan rangka baja jadi rusak terus, makanya kami akan ganti dengan yang beton yang ditargetkan selesai tahun ini,” ujar Ery. (Erlan Kallo, Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)