Tersangka, Mantan Dirut Jakpro Belum Dicegah ke Luar Negeri

0

KonsPro (8/11/2014), JAKARTA – KEJAKSAAN Agung (Kejagung) belum berencana melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro), I Gede Suwena, kendati telah ditetapkan tersangka sejak September lalu. “Hingga kini, belum ada laporan yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan berpergian ke luar negeri,” kata Kapuspenkum Tony Tribagus Spontana di Kejaksaan Agung, Kamis (6/11).

Dihubungi terpisah, Kasubdit Penyidikan Jampidsus Sardjono Turin mengaku pihaknya tengah menelusuri keterlibatan pihak lain, baik dari swasta maupun pemerintah. “Kenapa tidak? Ini terkait dengan dugaan lemahnya pengawasan oleh Pemprov DKI sehingga aset tersebut beralih kepada pihak lain tanpa diketahui dan dibawah harga pasar,” kata dia di Jakarta, belum lama ini.

Ia juga menambahkan tidak mungkin praktik korupsi dilakukan sendiri atau berdiri sendiri, namun dia enggan menjelaskan lebih jauh pihak mana yang tengah dibidik jajarannya itu. “Tunggu saja hasil penyidikan,” saran mantan Jaksa di KPK tersebut. Suwena ditetapkan tersangka, setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup terkait dengan dugaan pengalihan lahan milik Pemda DKI seluas lima ribu meter per-segi di Pluit, Jakarta Utara tahun 2012.

Dalam praktiknya pelepasan tanah berstatus hak guna usaha (HGU) tidak berdasar ketentuan perundangan, dalam hal ini izin Gubernur dan DPRD DKI. Anehnya, soal siapa pihak ketiga yang diduga membeli lahan tersebut hingga kini belum diterangkan oleh Kejaksaan Agung. Namun yang jelas, akibat tindakan tersebut, negara diduga dirugikan sekitar Rp68 miliar.

Menanggapi hal ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, ada dua pihak yang patut ditelusuri keterlibatannya yakni, dari pihak pemerintah dan swasta. “Dari swastanya adalah Jakpro atau rekanan yang lain (pihak ketiga). Sedangkan unsur pemerintah bisa dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI maupun Kementerian,” ujarnya, kemarin.

Boyamin menduga keterlibatan pemerintah dalam kasus ini terkait pemberian izin pelepasan tanah. Di samping itu juga menyangkut kepentingan proses pengadaan properti. Oleh sebab itu, ia meminta penyidik segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak pemerintah.

“Kalau hasilnya terbukti, kenapa tidak (pemerintah) langsung ditetapkan tersangka,” imbuhnya seraya menyebutkan korporasi juga bisa menjadi tersangka seperti kasus penggunaan frekuensi radio 2,1 Ghz/3G, di mana Indosat dan Indosat Mega Media (IM2) ditetapkan tersangka korporasi. (indopos.co.id)