Tapera Mampu Menekan Backlog Perumahan

0
Ilustrasi

KonsPro (14/8), JAKARTA – SALAH  satu upaya efektif untuk menutupi kekurangan perumahan (backlog) khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sisi pembiayaan yang kini sedang didorong adalah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Saat ini melalui hak inisiatif DPR RI sedang menggodok  Rancangan Undang-Undang  (RUU) Tapera.

Oleh berbagai kalangan, Tapera dinilai akan mampu menekan backlog rumah yang setiap tahun terus membengkak. Di lain pihak berbagai usaha pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) belum secara signifikan mengatasi kekurangan tersebut.

Kesimpulan ini mengemuka dalam diskusi “Mendorong Realisasi UU Tabungan Perumahan Nasional” yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), yang menampilkan pembicara pakar perumahan ITB, Tjuk Kuswartoyo,  Direktur Utama Bank Tabungan Negara Iqbal Latanro, dan Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso, kemarin di Jakarta.

Menurut Tjuk Kuswartoyo, sudah saatnya kita merubah paradigma kebutuhan rumah tidak sebatas pada kepemilikan rumah layak huni, melainkan lebih penting adalah kemampuan untuk menempati rumah yang layak, serta memperhatikan kedekatan akses tempat kerja MBR.

Tanpa hal tersebut, kata Tjuk, maka akan banyak rumah kosong yang tidak ditempati  karena besarnya biaya hidup, terutama trasportasi yang harus ditanggung MBR.

“Kebijakan selalu diarahkan kepada kepemilikan rumah, padahal jumlah rumah kontrak dan rumah sewa juga membesar. Di Indonesia hal ini agak repot karena pekerja kita umumnya bekerja di sektor informal,” kata Tjuk Kuswartoyo.

Jumlah rumah kontrak atau sewa yang membesar terjadi antara lain karena fenomena “mengota” atau pemusatan perkembangan di daerah perkotaan. Ini mengakibatkan pemusatan permintaan perumahan yang sangat besar di kota-kota dan wilayah penyangga.

Terbatasnya lahan dan harga rumah yang mahal di perkotaan membuat kemampuan orang untuk memiliki rumah secara permanen menjadi semakin kecil, sedangkan jumlah orang yang menyewa atau mengontrak rumah malah menjadi semakin besar.

Pada kesempatan yang sama, Iqbal Latanro mengatakan, tingkat pemilikan rumah di Indonesia masih sangat rendah saat ini, meski  Indonesia merupakan salah satu negara dengan suku bunga KPR terendah di wilayah Asia. Namun prospek pemilikan rumah di Indonesia masih tinggi, dimana PDB per kapita meningkat seiring perbaikan ekonomi makro dan pertumbuhan stabil dalam populasi.

Agar program ini dapat berjalan sesuai harapan, Iqbal menyarankan, pertama, kepesertaan Tapera bersifat wajib bagi Pekerja dengan tingkat penghasilan tertentu.

Kedua, dalam mengelola rekening Dana Tapera dan mendorong pemanfaatannya pada bidang perumahan, Badan Pengelola Tapera dapat bersinergi dengan Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan / KPR.

Ketiga, Dana Tapera sebagai hasil iuran peserta diinvestasikan pada Bank yang fokus pada pembiayaan dan atau pada produk keuangan yang Dana Tapera yang dikelola oleh Bank dibebaskan dari kewajiban penyediaan perumahan berkaitan dengan perumahan.

Keempat, penyediaan Dana Pinjaman Uang Muka kepada Peserta Tapera oleh Bank GWM.

Kelima, penyediaan Dana Pinjaman Uang Muka kepada Peserta Tapera oleh Bank dapat diberikan bobot ATMR yang rendah. Dan keenam, insentif pajak bagi perusahaan yang menyalurkan

Sementara, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengungkapkan, bila berhasil menghimpun dana dalam jumlah besar dan murah serta berjangka panjang, melalui tabungan perumahan, suku bunga KPR bisa ditekan menjadi 2–3% per tahun.

“Apalagi jika jangka waktunya diperpanjang hingga 40 tahun, maka jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat mengakses KPR akan lebih banyak lagi,”tegasnya. (erlan@konsumenproperti.com)