Tanah Untuk Siapa?

0
Erwin Kallo, Pakar Hukum Properti

KonsPro (06/02) – PENYALAHGUNAAN  wewenang oknum pejabat pertanahan, persekongkolan jahat antara oknum pejabat dengan pengusaha, proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan yang tidak memenuhi asas sederhana, cepat, dan murah, kini makin marak terjadi.

BERBICARA masalah pertanahan di Indonesia, rasanya kurang pas kalau kita tidak menyinggung Undang-Undang No 5/1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA),  yang merupakan sumber utama dari hukum pertanahan di republik ini.

Setidaknya dua hal pokok yang menjadi konsen negara pada saat membidani kelahiran UUPA, yakni bagaimana Undang-undang Agraria ini dapat mendorong industrialisasi, namun tetap menjaga kepentingan masyarakat banyak, golongan lemah, serta menghormati hak-hak masyarakat lokal (daerah).

Dalam perjalanannya, Pemerintahan  yang silih berganti banyak menerbitkan peraturan terkait masalah pertanahan, akan tetapi celakanya tidak sejiwa dengan semangat ketika UUPA itu diundangkan. Secara de jure (hukum) UUPA tidak dicabut, namun de facto (kenyataan) tidak dilaksanakan, bahkan dikebiri dengan lahirnya beberapa peraturan perundangan yang mementahkan misi dan visi UUPA. Tidak sedikit orang, bahkan ada ahli hukum sendiri pun yang tidak memahami nilai-nilai apa yang diperjuangkan UUPA.

Sehingga tidak perlu kaget dengan pemandangan pematokan tanah oleh masyarakat petani di padang-padang golf, kawasan permukiman elit, dan kawasan peternakan Tapos di awal era reformasi hingga sekarang. Tak perlu pula dilihat secara emosional dan subyektif,  namun perlu dicermati secara rasional, obyektif, dan komprehensif. Kita tidak dapat melihatnya dari segi Hukum Acara semata bahwa mereka melanggar hukum karena ”menjarah” tanah dan main hakim sendiri. Karena menurut pendapat saya (penulis), itu merupakan akumulasi ketidakberdayaan mereka selama ini. Selama Orde Baru kebebasan mereka dikekang, bahkan ada yang tanahnya dirampas atas nama pembangunan. Begitu kran demokrasi terbuka lebar euforia kebebasan masyarakat bawah mengesampingkan aturan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, perlu perenungan yang arif dan mendalam guna menjawab akar persoalannya. Kemanakah arah politik hukum pertanahan kita selama ini? Apakah strategi pembangunan yang berkaitan dengan pertanahan suatu pilihan rasional yang mencerminkan semangat Pasal 33 UUD 1945? Atau suatu pilihan mengejar pertumbuhan dan kepentingan kelompok politik dan golongan tertentu selama ini?

Tanah memang faktor produksi utama, namun secara historis sejak zaman sebelum kolonial rakyat tidak punya bargaining power soal tanah. Sejak zaman dulu, tanah dikuasai oleh raja. Rakyat (petani) tidak punya hak milik atas tanah. Mereka hanya menggarap guna kepentingan proses produksi belaka. Terutama di Jawa, raja mendistribusikan tanah untuk memastikan agar orang-orang tetap tinggal di desa, sehingga pangan cukup tersedia. Konsep ini sangat mudah dimengerti dengan baik oleh para petani.

Karena itu, wajar bila perselisihan yang timbul dalam kasus-kasus pembebasan tanah di zaman ini, yang lebih menonjol adalah soal ganti rugi. Hal ini dapat kita lihat dari alotnya pembebasan tanah  pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB), serta pengembangan beberapa ruas tol di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Baik soal besarnya maupun dari segi proses ganti ruginya. Pada  prakteknya sering kali menggunakan intimidasi dan kekerasan. Jadi, bukan soal kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini dikarenakan yang menjadi persoalan di sini adalah terjaminnya proses produksi dan bagaimana kehidupan mereka setelah digusur.

Pada zaman kolonial Belanda, ketidakberdayaan rakyat atas tanah-tanah garapannya semakin dipertegas dengan adanya Agrarisce Wet 1870. Barulah dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, ada upaya pemberdayaan rakyat terutama kaum tani terhadap tanah garapan mereka. Pemilikan dan pemberdayaan rakyat dalam UUPA jelas tercermin pada upaya landreform (bagi tanah) yang merupakan suatu perubahan tata penguasaan tanah dengan maksud agar petani penggarap menguasai atau memiliki secara nyata tanah-tanah garapannya.

Tujuan dan prinsip landreform UUPA 1960: a) Mengadakan pembagian tanah sebagai sumber kehidupan tani secara adil, agar memperoleh hasil yang adil pula; b) Melaksanakan prinsip tanah untuk penggarap, sehingga tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek pemerasan; c) Memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap WNI, laki-laki maupun wanita, dengan memberikan tanda bukti hak berupa sertipikat. Hal ini merupakan pengakuan terhadap privat bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-temurun; d) Mengakhiri sistem tuan tanah serta menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara tak terbatas; e) Mempertinggi produksi nasional dan terselenggaranya pertanian yang intensif. Penyelenggaranya tidak dengan cara swastanisasi dan perseorangan, tetapi gotong-royong dalam suatu koperasi atau bentuk usaha kolektif lainnya. Hanya dengan cara tersebut, produktivitas yang tinggi dengan jaminan kesejahteraan yang adil dan merata dapat terwujud.

Dengan melihat tujuan dan prinsip landreform di atas, maka jelaslah bahwa Pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno mempunyai visi kerakyatan yang kuat, sehingga melahirkan UUPA yang sangat populis dan merupakan sarana rekayasa sosial untuk terciptanya pemerataan sarana produksi sosial, serta memberikan partisipasi aktif kepada rakyat melalui organisasi-organisasi petani yang tentunya menciptakan demokratisasi dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan dan bargaining position yang cukup bagi para petani.

Namun, upaya pemberdayaan rakyat dan transformasi agraria melalui UUPA tidak dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan akibat akumulasi berbagai persoalan. Berbagai persoalan tersebut antara lain muncul dikarenakan ketidaksiapan administrasi pertanahan dan pergolakan petani yang dimotori organisasi petani underbow PKI: Barisan Tani Indonesia (BTI). Mereka menuntut distribusi tanah dengan segera yang akhirnya memicu aksi-aksi kekerasan di desa-desa.

Pemerintah Orde baru lalu menghapuskan organisasi-organisasi petani dan membentuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan susunan kepengurusannya bukan dari para petani, melainkan para birokrat Pemerintah. Kebijakan Orde Baru yang cenderung kapitalistik, berdampak negatif terhadap pemberdayaan rakyat dan memandulkan UUPA. Persekongkolan antara penguasa dan pengusaha makin subur. Petani penggarap tersingkir dari desa dan berurbanisasi ke kota.

Politik hukum pertanahan yang tidak berpihak pada rakyat juga menimbulkan masalah besar terhadap tanah-tanah non pertanian di perkotaan. Penyalahgunaan wewenang oknum pejabat pertanahan, persekongkolan jahat antara oknum pejabat dengan pengusaha, proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan yang tidak memenuhi asas sederhana, cepat, dan murah, kini makin marak terjadi. Belum lagi ketentuan yuridis formal yang tidak berpihak kepada rakyat, semakin menambah ketidakberdayaan rakyat menghadapi tekanan penguasa dan kaum pemodal.

Khusus di wilayah Jabodetabek, intensitas dan kualitas persekongkolan jahat yang merugikan rakyat pemilik tanah cukup tinggi dengan modus operandi yang bervariasai. Hal ini sebagai akibat dari adanya berbagai peraturan perundang-undangan buatan Pemerintah Orde Baru yang tidak adil dan tidak demokratis, serta oknum pelaksana pendaftaran tanah (BPN) yang bekerja tidak jujur.

Contohnya, peraturan tentang izin lokasi bagi perusahaan swasta, pemilik tanah yang tanahnya berada di dalam areal izin lokasi (atau SIPPT untuk DKI Jakarta). Contoh lain adalah Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan  Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Keppres tersebut sangat tidak demokratis. Asas musyawarah yang diterapkan adalah musyawarah yang dipaksakan dengan penuh manipulasi. Rakyat pemilik tanah tak punya hak tawar. Itu terbukti dengan tidak dilibatkannya rakyat dalam panitia pembebasan tanah.

Pasal 10

(1)  Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah;

(2) Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan Panitia Pengadaan Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah.

Sehingga kita tidak dapat melihat kasus pematokan tanah dari segi hukum acara semata. Mereka  melanggar hukum karena main hakim sendiri, itu akumulasi ketidakberdayaan mereka selama ini. Jika spontanitas belaka, mengapa peristiwa itu baru terjadi sekarang dan tidak di zaman Orde baru berkuasa?

Guna menjawab problematika pertanahan dewasa ini dan tantangan di masa mendatang, maka perlu dilakukan langkah-langkah reformasi. Agaknya solusi-solusi di bawah ini perlu dipertimbangkan:

a) Mempertanyakan kembali strategi pembangunan dan kebijakan politik hukum di bidang agraria atau pertanahan;

b) Mereformasi peraturan perundang-undangan yang tidak adil dan tidak demokratis;

c) Penegakan hukum terhadap berbagai persekongkolan jahat, yang tentunya menuntut andil lembaga peradilan yang obyektif dan tidak terkooptasi oleh Pemerintah dan kaum pemodal.

Seiring dengan solusi yang umum di atas, maka perlu pula solusi, antara lain:

a) Memperkuat dan meningkatkan kualitas Panitia A dengan orang-orang yang jujur dan berintegritas. Bila perlu ditambahkan unsur masyarakat sebagai anggota guna mencegah rekayasa dan manipulasi data dalam menerbitkan sertipikat;

b) Dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak, hendaknya wajib diperhatikan hak-hak orang lain yang berkepentingan di atas tanah tersebut dan harus jelas riwayat tanahnya;

c) Pejabat BPN wajib memberikan panutan yang baik kepada bawahan karena sering kali terjadi pejabat itu menyalahgunakan wewenangnya dan menekan bawahan melalui memo yang dibawa oleh sanak keluarganya untuk memberikan hak atas tanah yang sebenarnya rawan akan sengketa.

Semua itu memang bukanlah pekerjaan mudah yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek. Namun, kalau kita tidak introspeksi dan retropeksi, akan semakin tidak jelas: tanah di negeri ini untuk siapa? Dan rakyat serta negara ini mau dibawa kemana? (Penulis: Erwin Kallo, Praktisi Hukum Properti)