Tak Kunjung Dibayar, Para Ahli Waris Berunjuk Rasa

0
Foto: Kompas

 

KonsPro (15/12) JAKARTA – MESKI sudah mendapat kepastian hukum yang tetap (inkracht) ahli waris tanah milik almarhum Koepas di Persimpangan Jalan Pramuka – A Yani, Jakarta Timur, belum menerima ganti rugi tanah dari Dinas Pekerjaan Umum. Mereka lalu berunjuk rasa, Selasa (14/12) pukul 15.00. Separuh jalan layang digunakan berunjuk rasa. Akibatnya sebagian lalu lintas di Jalan A Yani Macet.

Dua ahli waris Koepas, Tatang (54), dan anaknya, Alnadi (42), di sela-sela unjuk rasa menjelaskan, ada dua bidang kapling tanah yang diwariskan kepada keduanya. Alnadi mendapat kapling di Jalan Layang Pramuka Kwadran Selatan Timur, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, sedangkan Tatang mendapat kapling di Jalan Layang Pramuka Kwadran Selatan Barat, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman.

Luas tanah Alnadi awalnya 12.720 meter persegi. Sebagian tanah seluas 8.511 meter persegi dibeli Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggungan Bencana. Sisanya, seluas 4.762 meter persegi, yang kini menjadi jalan raya dan jalan layang belum dibayar. Nilainya sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp 22 miliar.

”Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah menyatakan inkracht tahun 2008. Gubernur sudah menerbitkan SK No 068/1999 tentang pembayaran ganti rugi. Panitia pembebasan tanah pun sudah menerbitkan surat perintah bayar tahun 2009. Tetapi sampai sekarang kami belum terima ganti rugi,” kata Alnadi.

Tatang menambahkan, luas tanah di Jalan Layang Pramuka Kwadran Selatan Barat, 8.414 meter persegi, dengan harga sesuai NJOP Rp 54 miliar.

Seluruh kapling tanah itu terkena proyek jalan raya dan jalan layang. ”Kami sudah menerima inkracht tahun 2005. Pada Oktober 2009, Wakil Gubernur Jakarta Prijanto menjanjikan ganti rugi tanah akan dibayar. Tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” ujar Tatang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Biro Hukum Pemprov DKI akan menitipkan uang ganti rugi lahan atau konsinyasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Langkah konsinyasi ditempuh karena sampai saat ini masih ada beberapa pihak yang mengklaim tanah itu. ”Pemprov tidak mau dipersalahkan jika terjadi salah bayar. Silakan semua pihak berperkara sendiri di pengadilan,” kata Ery.

Anggota komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum seharusnya menitipkan ganti rugi ke pengadilan sejak beberapa tahun lalu. Jangan menunda penitipan uang dan membuat ahli waris menjadi marah dan memblokir jalan seperti saat ini. Citra Pemprov DKI juga tercoreng atas kelambanan pembayaran ganti rugi ini. (Kompas)