Sewa Rumah Bersurat Verponding

0

KonsPro (15/03) – ANDA  punya masalah hukum di bidang properti? Kirimkan pertanyaan Anda di email redaksi@konsumenproperti.com. Sertakan alamat, dan indentitas yang jelas, kami akan segera menjawab pertanyaan Anda.

Pertanyaan:

SAYA mempunyai rumah di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan surat Verponding (Hak Milik Zaman Belanda). Sejak tahun 1972 rumah tersebut disewakan kepada seseorang, sebutlah Tuan X dengan uang sewa rutin dibayar per bulan.

Pada tahun 1980, Tuan X meninggal dunia dan kini ahli warisnya yang menempati rumah tersebut. Masalahnya ahli waris Tuan X tidak mau mengakui sewa-menyewa tersebut.

Bahkan pada tahun 1984 saya dituduh memalsukan surat-surat rumah tersebut, namun tidak terbukti dan kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Karena berdasarkan keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Verponding saya adalah benar.

Saya kemudian mempermasalahkan sewa-menyewa tersebut ke Kantor Dinas Perumahan DKI, namun Dinas Perumahan tidak bisa mengambil keputusan, dengan alasan obyeknya tidak jelas.

Hingga saat ini masalah ini terkatung-katung dan saya tidak tahu ke mana dan apa yang harus saya perbuat? Mohon penjelasan dan saran-saran dari Bapak Erwin Kallo.

Edy K, Jakarta

Jawaban:

BAPAK Edy, dalam setiap sengketa pertanahan, yang harus dipastikan ada 3 hal, yaitu Kepastian Obyek, Kepastian Subyek dan Kepastian Alas Hak. Kepastian Obyek, untuk menentukan yang dipermasalahkan obyek tersebut benar. Hal ini dapat ditelusuri pada peta blok yang ada di kantor PBB setempat atau pada blod (peta yang dibuat pada zaman belanda).

Kepastian Subyek, untuk menentukan siapa yang berhak atas obyek tanah tersebut. Hal ini dapat ditelusuri dari riwayat tanah pada buku C di kelurahan setempat.

Dan Kepastian Alas Hak, adalah untuk memastikan dengan dasar apa seseorang memiliki tanah tersebut.

Dengan demikian langkah yang perlu Anda tempuh sebelum mempermasalahkan sewa-menyewa itu ke jalur hukum, baik secara pidana maupun secara perdata adalah:

  1. Melakukan verifikasi dengan instansi berwenang, dalam hal ini kantor pertanahan dan pemda setempat tentang kepastian obyek.
  2. Memastikan bukti-bukti tentang adanya sewa-menyewa antara Anda dengan Tuan X. Misalnya perjanjian sewa-menyewa atau keabsahan bukti kepemilikan (verponding) obyek rumah tersebut.
  3. Setelah itu Anda dapat melakukan penuntutan secara hukum di pengadilan negeri setempat, untuk memutuskan sewa-menyewa tersebut disertai eksekusi pengosongan agar rumah tersebut dikembalikan kepada Anda.

Penjelasan lain yang dapat kami berikan adalah di dalam pembuktian nanti, pihak ahli waris si penyewa akan dimintai keterangan, dengan dasar apa menempati rumah tersebut. Jika ia membuat bukti palsu untuk mendukung kepemilikannya, itu dapat dibuktikan tidak benar, dan akan menjadi bumerang bagi mereka.

Dinas Pertanahan DKI sebenarnya dapat memberikan klarifikasi tentang hubungan sewa-menyewa saja, yang menyangkut apakah sah atau tidak, apakah dapat dibatalkan atau tidak? Sedangkan untuk menentukan kepastian obyek, itu bukan kewenangan Dinas Perumahan.

Verponding itu sebenarnya harus dimohonkan konversi ke hak atas tanah Indonesia menjadi Hak Milik. Memang batas waktunya sudah lewat, yaitu 24 September 1980. Namun, hal itu masih dapat dimohonkan hak baru dan Anda dapat mempertanyakan pada kantor pertanahan setempat.