Gratifikasi Pembelian Lahan Cengkareng Sudah Dilaporkan ke KPK

KonsPro (29/6/2016), JAKARTA - GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan gratifikasi atas pembelian lahan di Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Januari silam. "Sudah dibawa ke KPK, waktu Januari lalu. Ingat nggak yang dulu saya marah-marah?," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/6).

Gratifikasi yang diterima mencapai Rp 10 miliar lebih. Setelah menerima laporan ada gratifikasi dari Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Aji, dirinya langsung meminta agar yang bersangkutan melaporkan ke KPK. Basuki juga telah berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk tindaklanjutnya.

"Makanya sejak itu kami langsung koordinasi dengan KPK termasuk sama Bareskrim kami koordinasi terus. Karena mesti ada bukti kan. Kami curiga kok BPN bisa keluarin sertifikat," ujarnya.

Basuki mengakui dirinya juga baru menyadari selama proses pembelian lahan Cengkareng Barat ini, pihak terkait selalu bertanya dengan dirinya.

"Saya juga baru ingat, kenapa beli lahan tanya saya mulu? Urusan lahan kan bukan urusan saya," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, potensi kerugian negara dalam kasus pembelian lahan untuk Rusunawa Cengkareng Barat, Jakarta Barat, lebih besar daripada kasus pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras.

Karena itu, Djarot meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap proses pembelian lahan di kawasan Cengkareng Barat tersebut.

"Kami minta BPK, untuk melakukan investigasi karena diduga kuat ada permainan di situ. Potensi kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan pembelian lahan Sumber Waras," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (27/6).

Bila potensi kerugian pembelian lahan di RS Sumber Waras sebesar Rp 191 miliar, maka potensi kerugian pembelian lahan di Cengkareng Barat diperkirakan bisa mencapai Rp 648 miliar. Pasalnya, kata Djarot, lahan yang dibeli Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI adalah tanah milik Pemprov DKI dibawah kepemilikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI.

Diharapkan, hasil audit investigasi BPK dapat rampung dalam 50 hari ke depan. Jika hasilnya terbukti ada permainan dari pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dan pihak lain, maka Pemprov DKI tak akan segan-segan memberi sanksi sesuai dengan peratura hukum yang ada.

"Kalau sudah menyangkut hukum pidana, maka akan kami pidanakan. Pokoknya kami tuntut pihak yang terlibat dalam kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat ini," ujarnya.

Sebab, kata Djarot, dirinya dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah berulang kali mengingatkan SKPD beserta jajarannya, jangan membeli tanah melalui perantara atau calo.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Pemprov DKI Jakarta membeli tanah milik mereka sendiri sebesar Rp 648 miliar pada 13 November tahun lalu. Tanah seluas 4,6 hektare tersebut berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat.

Harga beli itu merupakan kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung dengan penjualnya sebesar Rp 14,1 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak wilayah itu Rp 6,2 juta. (Reza Gantara)

Add comment


Security code
Refresh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial