Sengketa Tanah Berbelit

0
2

KonsPro (09/03) JAKARTA – HAMPIR  20 tahun, Yayasan Kesuma Abdi Nusa melakukan berbagai upaya guna meraih hak tanah dan bangunan di Jalan Jenderal Sudirman, kavling 46, Jakarta Selatan. Kendati mengantongi putusan berkekuatan hukum tetap, namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkannya. Padahal, kepemilikan itu diperkuat putusan pengadilan.

Ketua Yayasan Kesuma Abdi Nusa, David Sulaiman mengatakan, beberapa keputusan hukum yang menguatkan bukti kepemilikan tanah miliknya seperti dari Mahkamah Agung No.KMA/191/ XII/ 1991 kepada ketua PN Jakarta Selatan untuk membatalkan penetapan No.732/pdt/PN.Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 1989. Karena itu terbitlah penetapan PN Jakarta Selatan No.W7-Ddm01.HT.04 tahun 1991 yang isinya membatalkan penetapan PN Jakarta Selatan No.732/pdt/PN tgl 20 Desember 1989.

David menceritakan awal mula peralihan tanah itu dari Seng Bin Hak Haw kepada Perteksi Pembatikan tgl 20 Agustus 1967. Padahal, Pembatikan berdiri pada 1970. ”Ini yang kami persoalkan,” terangnya. Lalu pada 1990, keluar HGB No.341 dan HGB No.196 yang dibatalkan BPN Jakarta. Lalu tanah dan gedung dialihkan. Saat itu, DK Gubernur DKI memerintahkan ganti rugi tanah secara utuh atau sempurna kepada pemiliknya yang sah, yaitu Yayasan Kesuma Abdi Nusa dalam waktu 3 bulan.

Tapi, surat Direktur Sengketa BPN mengusulkan pembatalan sertifikat. David menuding BPN melakukan perbuatan melawan hukum. ”Kasus tanah di negara ini sangat rumit,” terangnya. Sementara itu, Aryanto Sutadi, Deputi 5 Bidang Sengketa BPN Pusat mengatakan sertifikat tanah di Kavling 46 cacat administrasi. ”Pihak BPN kesulitan melakukan pengecekan lantaran sertifikat itu berpindah tangan lalu dipecah. Lalu digabungkan kembali sampai 5 kali. Kami kesulitan mengindentifikasi tanah dan mengurusnya juga tidak mudah,” terangnya saat dihubungi kemarin. (Indo Pos)