Sengketa Lahan CPI Karena Tidak Paham Hukum

0
3

KonsPro (16/03) MAKASSAR – SENGKETA lahan pembangunan Central Point of Indonesia (CPI) di Makassar, terjadi karena ketidakpahaman terhadap hukum pertanahan.

Demikian diungkapkan Pakar Hukum Agraria Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof Dr Farida Patittingi, di Makassar, Selasa, menyusul adanya tindakan penimbunan yang dilakukan masyarakat di lokasi tersebut.

Menurutnya, masyarakat yang melakukan penimbunan merasa menjadi pemilik hak atas tanah di lokasi tersebut, padahal secara hukum, hal tersebut tidak dibenarkan. “Masyarakat yang melakukan penimbunan memiliki status sebagai penggarap saja, dan bukan pemilik hak atas tanah tersebut,” ungkapnya.

Hak untuk melakukan penggarapan, lanjutnya, memiliki makna secara yuridis yakni masyarakat tersebut hanya mengelola tanah milik orang lain. Ia memperkirakan, modus yang digunakan masyarakat yang mempermasalahkan lahan tersebut adalah dengan cara melakukan penimbunan dan akhirnya meminta ganti kerugian atas lahan tersebut.

“Dalam hukum pertanahan jelas disebutkan bahwa sebidang tanah dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah, yang dalam hal ini bukanlah penggarap seperti yang terjadi pada sengketa lahan CPI ini,” tuturnya.

Hal inilah, kata dia, yang kurang dipahami oleh masyarakat, yang menganggap bahwa jika telah menjadi penggarap pada suatu lahan, maka otomatis akan menjadi pemegang hak milik atas tanah tersebut.

Sengketa ini akan menimbulkan masalah baru jika ternyata sengketa lahan ini hanya dikarenakan oleh tindakan oknum mafia tanah. “Jika ditelusuri secara sosiologis dan historis, lahan tersebut juga bukan merupakan tanah adat,” ucapnya.

Hanya saja, lanjutnya, pemerintah juga sebaiknya memberikan kompensasi bagi warga yang telah mengelola lahan tersebut sejak lama, namun bukan dalam arti sebagai ganti kerugian. (Ant.)