Sektor Perumahan Membutuhkan Lembaga Pengkajian yang Independen

0
Ilustrasi: rumah123.com

KonsPro (16/01) JAKARTA – SEKTOR  perumahan membutuhkan lembaga pengkajian independen untuk menjamin kebijakan yang dikeluarkan sudah benar adanya guna memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah.

“Kehadiran lembaga pengkajian ini sesuai amanat Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam waktu dekat ini diterbitkan,” kata mantan Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy`ari di Jakarta, Jumat.

M Yusuf menyatakan hal itu sekaligus sebagai deklarator Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Permukiman Indonesia (LPP3I).

Berlandaskan kepada kepedulian terhadap pengadaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, sebanyak 17 mantan pejabat dan pengembang properti senior mendirikan LP3I.

Hanya saja M Yusuf Asy`ari berpesan, meski LPP3I berisikan mantan pejabat diharapkan hasil kajian perumahan yang diterbitkan nantinya tetap independen.

Sebanyak 17 orang itu terdiri dari mantan menteri perumahan Cosmas Batubara, Akbar Tanjung, dan M Yusuf Asy`ari, sedangkan lainnya Zulfi Syarif Koto, Kemal Taruc, Akhmad Muqowam, Nurfakih Wirawan, dan Marsda TNI (Purn) Tumiyo.

Di samping itu juga termasuk Teguh Satria, Endang Kawidjaya, Sulistiyo Sidarto Mulyo, Lukman Purnomosidi, Martin Roestami, Syarif Puradimadja, Priono Salim, Iwan Nusyirwan, dan Endang Widawati.

Zulfi sebagai salah seorang deklarator sekaligus penggagas lembaga ini, mengatakan, LPP3I akan mengawal kebijakan di sektor perumahan agar tetap berpihak kepada masyarakat berpendapatan rendah.

“Misi yang diemban LPP3I HUD sudah sesuai dengan nilai perjuangan dan cita-cita luhur berbangsa dan bernegara,” kata pakar di bidang perumahan Zulfi Syarif Koto.

Dia mengatakan, dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan diterbitkan dalam waktu dekat terdapat sejumlah pasal yang harus dikawal agar pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat dalam menyediakan rumah.

Zulfi mengatakan, LPP3I nantinya akan memposisikan diri sebagai mitra strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan seperti Kementerian perumahan Rakyat, DPR dan DPRD, perbankan, dunia usaha BUMN dan swasta, pemerintah pusat/daerah, dan masyarakat.

“LPP3I beroperasi secara independen untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pendataan, analisa, serta advokasi (pendampingan), publikasi di sektor perumahan,” kata Zulfi.

Dalam menjalankan kegiatannya LPP3I bekerja sama dengan pemerintah dan stake holder (pemangku kepentingan) sektor perumahan lainnya. LPP3I berisikan orang-orang profesional di bidangnya yang peduli terhadap penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Sebagai solusi

Sedangkan pengembang senior Teguh Satria yang juga deklarator LPP3I mengatakan, kehadiran lembaga ini diharapkan dapat mencarikan solusi terhadap persoalan di Jakarta seperti permukiman penduduk dan transportasi.

Masih banyak aspek yang dapat dikaji LPP3I di antaranya mengenai tata ruang bawah tanah yang diharapkan dapat memecahkan persoalan kemacetan di Jakarta.

“Kalau di jalan raya untuk pindah gedung membutuhkan waktu satu jam, namun kalau menggunakan fasilitas bawah tanah maka hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit,” ujar dia.

Zulfi mengatakan, kehadiran LPP3I dilindungi dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disahkan pada 17 Desember 2010 menggantikan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman No.4 Tahun 1992.

Hal ini dapat dilihat pada salah satu pasal yang menyebutkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan undang-undang.

Zulfi menjelaskan, tugas pertama dari LPP3I nantinya membantu dan pemerintah mengawal pelaksanaan undang-undang perumahan dan kawasan permukiman agar tetap dalam koridornya untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam waktu dekat lembaga ini akan melaksanakan pengkajian terhadap UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru saja disahkan.

Zulfi mengatakan, undang-undang Perkim yang baru ini masih memungkinkan orang-orang yang membuat kebijakan untuk memberikan keuntungan pribadi, maka hal itu yang harus dicegah.

“Salah satu kelemahan dari undang-undang baru ini justru memberi kewenangan yang terlalu kuat kepada Kementerian, padahal harus dikembalikan lagi fungsi dari Kemenpera sebagai koordinasi, fasilitasi, advokasi, aselerasi, stimulan, porsi terbesar justru berada di daerah,” katanya.

Zulfi menyarankan, persoalan pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan perumahan, serta perlindungan konsumen bagi pembeli rumah harus diperjelas mengingat dalam waktu dekat pemerintah akan meluncurkan peraturan mengenai kepemilikan properti bagi asing. (Ant.)