Saatnya P3RSI Bangkit dan Berperan Aktif

0
Foto Reza

KonsPro (7/6/2014), JAKARTA – DALAM 2 tahun terakhir ini, eskalasi pertikaian atau persengketaan pengelolaan dan penghunian rumah susun (rusun) cenderung meningkat  dan semakin kompleks, serta melibatkan banyak pihak.   Beberapa kasus gugatan penghuni/pemilik kepada PPPSRS (Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun) dan Badan Pengelola sedang berproses di Pengadilan.

Tak sampai di situ, sebagian kecil kelompok menarik persoalan konflik internal ini ke ranah politik dengan melibatkan anggota dewan yang terhormat. Meski demikian, tampaknya persoalan ini tidak akan selesai dalam waktu detak, malah diperkiraan akan semakin memanas, sebab selama ini sulit mencari titik temu di antara pihak-pihak yang bertikai.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Pemilik & Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Mualim saat memberi sambutan dalam acara Sharing Session P3RSI dengan tema: “Problematika PPPSRS dan Solusi Menuju Terciptanya Kehidupan Harmonis di Rumah Susun”, Jumat, 6 Juni 2014, di Hotel Sultan Jakarta.

Acara yang diadakan oleh DPP P3RSI  ini dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari pengurus PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) dan Surabaya, kalangan praktisi property management, serta para pelaku pembangunan.

Menurut Mualim, acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang prolematika yang dihadapi PPPSRS kepada anggota P3RSI, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota P3RSI sekaligus masukan atas langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
Selain pakar hukum properti Bapak Erwin Kallo, dalam sharing session ini P3RSI juga menghadirkan pakar komunikasi Effendi Gazali, praktisi property management  Bambang Setiobudi, ketua PPPSRS Amran Adnan, pengamat rusun Amazon Sinaga dan Sujoko.

Selama ini, kata Mualim, harus diakui, bahwa pengelolaan rumah susun bukan suatu hal yang mudah, karena melibatkan banyak kepentingan yang sering memaksakan kehendaknya, dengan berbagai motif, terutama motif ekonomi.

Menurut Erwin Kallo, peraturan satuan rumah susun di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, tentang Rumah Susun, dapat dikatakan belum memadai, bahkan banyak hal yang belum diatur, sehingga menimbulkan multitafsir dan menjadi potensi konflik.

Undang-undang tersebut, ungkap Erwin, ditenggarai belum dapat mengakomodasi berbagai kepentingan seluruh stakeholder. UU Rusun baru yang multitafsir yang belum tersosialisasikan secara baik, serta belum terbitnya peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lain-lain) menciptakan potensi konflik antara penghuni – Pengelola – penyelenggara pembangunan (developer).

“Di samping karena lemahnya (kurang tegas) regulasi yang pengatur kehidupan rumah susun di Indonesia, sehingga dapat ditafsirkan sesuai kepentingan masing-masing pihak, sulitnya mencari titik temu (solusi) dari persengketaan-persengketaan di rumah susun, karena protes-protes dalam bentuk demostrasi oleh sebagian kecil Pemilik/Penghuni Unit Rusun, disinyalir telah disusupi oleh para avonturir dari luar yang terorganisir dan ingin “memancing di air keruh,” tegas Erwin.

Atas fakta-fakta tersebut, Bambang Setiobudi meminta tidak membuat pengurus PPPSRS yang tergabung dalam wadah P3RSI “patah arang”, dan membiarkan masalah-masalah yang ada berlarut-larut.

“Pengurus PPPSRS seyogyanya melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu merawat dan menjaga kelangsungan operasional rumah susun secara berkesinambungan, dan menciptakan hubungan yang harmonis  di lingkungan rumah susun,” tegas Bambang.

Senada dengan Bambang, Amazon Sinaga menegaskan perlunya P3RSI  untuk secara proaktif memberikan wawasan dan solusi terhadap problematika umum yang dihadapi, kepada seluruh pengurus PPPSRS, khususnya  yang tergabung dalam wadah P3RSI.

“Sudah saatnya pengurus PPPSRS dengan dukungan P3RSI bangkit untuk berperan lebih besar, dan berupaya menjaga harmonisasi kehidupan di rumah susun, dari pihak-pihak yang cenderung memecah belah Pemilik/Penghuni dengan Pengurus PPPSRS,” ujar Amazon. (Reza)