Saatnya Lebih Serius Implementasikan Bangunan Gedung Hijau

0
Ilustrasi

KonsPro (3/10), JAKARTA – SEJAK diberlakukan Pergub DKI Jakarta No. 38 Tahun 2012, Tentang Bangunan Gedung Hijau pada April 2013, Jakarta baru memiliki  20 gedung bersertifikasi bangunan gedung hijau (green building), sementara Singapura diperkirakan sudah mencapai 1.500 gedung.

Kenyataan membuktikan masih rendahnya kesadaran di kalangan pengembang di Indonesia, khususnya di Jakarta terhadap aplikasi green building. Meski berarsitektur mewah, ibukota kita masih didominasi dengan gedung-gedung tertutup yang sangat boros menggunakan lampu dan AC (energi listrik). Padahal kalau desain arsitekturnya memenuhi kaidah-kaidah bangunan gedung hijau, maka sinar matahari dan angin dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Bangunan gedung yang tidak ramah lingkungan disinyalir turut menyumbang emisi karbon sangat signifikan. Akumulasi emisi karbon di atmosfer berdampak terhadap pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim. Dampak perubahan iklim itu secara nyata telah terjadi di Indonesia yang ditandai banjir di sebagian wilayah, tapi kekeringan di kawasan lainnya.

Institute for Essential Services Reform (IESR) bahkan merinci penggunaan energi terbesar di gedung berasal dari pendingin ruangan, penerangan, dan peralatan kantor lainnya. IESR menggambarkan secara sederhana jejak karbon lampu berdaya 10 Watt yang dinyalakan satu jam menghasilkan 9,51 gram CO2 ekuivalen. Padahal, lampu dengan daya lebih dari 10 Watt yang terpasang di suatu bangunan gedung itu berjumlah puluhan hingga ratusan, bergantung luasnya. Merujuk perhitungan IESR tersebut, dapat dibayangkan jejak karbon yang dihasilkan bangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta.

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta, I Putu Indiana mengakui, bahwa sebagian besar bagunan gedung tinggi dan perumahan-perumahan mewah berdesain boros energi. “Selama ini, kami tidak bisa berbuat lebih jauh karena tak punya landasan hukum untuk mela-rang mendirikan bangunan boros energi di ibukota. Kami hanya dapat menghim-bau dan menegur pengembang untuk memperhatikan aspek-aspek bangunan hijau,” kata Putu di sela-sela rangkaian Greenright Expo and Conference, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Karena itu, untuk mereduksi jejak karbon asal gedung-gedung di Jakarta, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mener-bitkan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2012, Tentang Bangunan Gedung Hijau. Regulasi ini diharapkan dapat mengubah wajah bangunan di ibukota lebih ramah terhadap lingkungan.

Peraturan bangunan gedung hijau yang berlaku sejak 23 April 2013 ini akan menjadi prasyarat wajib pembangun bangunan gedung hijau, agar bertang-gung jawab terhadap lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien sejak perencanaan, pelaksanaan kontruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga dekonstruksi.
“Pergub ini berlaku pada bangunan gedung berupa rumah susun, apartemen, perkantoran, perdagangan dengan luas batasan lantai lebih dari 50 ribu meter persegi. Mandatori ini juga berlaku bagi bangunan gedung berupa perhotelan dan pelayanan kesehatan dengan batasan lantai 20 ribu meter persegi. Pergub ini tak terkecuali harus diterapkan pada bangunan fungsi budaya dan sosial berupa gedung pelayanan pendidikan, luas batasan lantai 10 ribu meter persegi,” tegasnya.
Sangsi

Ketika ditanya mengenai sangsi, Putu menjawab, jika ada pelanggaran Pem-da DKI Jakarta dapat memberikan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) kepada pe-laku pembangunan yang tidak memenuhi prasyarat bangunan hijau. Selanjutnya, peraturan ini akan dievaluasi 3 tahun lagi karena sifatnya mandatori,” jelas Putu.

Evaluasi tersebut juga terkait dengan kemung-kinan penerapan aturan pada bangunan-bangunan dengan luas batasan lantai lebih sempit. Hal ini mengingat bangunan komersial bertingkat di Jakarta secara umum masih boros energi dan menghasilkan emisi sangat signifikan, baik dalam pembangunan maupun operasinya.

Sementara itu, Ketua Green Buil-ding Council Indonesia (GBCI), Naning S Adiningsih Adiwoso dalam kesempat-an yang sama menyatakan, pergub tersebut sebenarnya sudah ketinggalan jauh dari negara tetangga yang telah belajar green building sejak 1992. Namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

“Pergub ini akan memaksa para pelaku pembangunan memikirkan bangunan di Jakarta agar lebih ramah terhadap lingkungan. Dari peraturan tersebut, pelaku pembangunan diharap-kan dapat memahami prinsip bangunan hijau yang memperhatikan aspek tata guna lahan, efisiensi air, konservasi air, kualitas udara, dan material bebas racun,” imbuh Naning.

Pergub No.38/2012 dibentuk dengan maksud sebagai acuan bagi aparat pelaksana maupun pemohon dalam memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, yang bertujuan mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang memperhatikan aspek-aspek dalam menghemat, menjaga dan menggunakan sumber daya secara efisien.

Penyelenggaraan bangunan gedung dengan jenis dan luasan tertentu baik bangunan gedung baru dan bangunan gedung eksisting, wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau. (Erlan Kallo)