Rusunawa di Tengah Kota Bisa Tambah RTH

0

KonsPro (9/4) JAKARTA – UNTUK  mengatasi keterbatasan lahan yang dihadapinya, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya membangun rumah susun sewa (rusunawa) bagi warganya. Dengan program pembangunan rusunawa, diharapkan daerah kumuh di Jakarta semakin berkurang, karena warga dapat mendiami rusunawa dengan kualitas hidup yang lebih baik tentunya. Selain itu, banyak pihak juga menyarankan, agar rusunawa sebaiknya dibangun di pusat kota sehingga dapat menambah ruang terbuka hijau (RTH) di ibu kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, setelah program 1.000 tower yang sempat dicetuskan beberapa waktu lalu, hingga kini belum ada lagi pengembang yang mengajukan untuk pembangunan rusunawa. Meski begitu, Prijanto mengingatkan kepada para pengembang, agar dalam membangun rusunawa juga perlu diperhatikan fasilitas penunjang seperti sekolah, pasar, sarana kesehatan dan transportasi.

“Beberapa rusunawa yang ada di Jakarta justru kosong, karena masyarakat yang belum mau menempatinya. Padahal dengan tinggal di rusunawa, masyarakat bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman, murah, dan bersih,” ujar Prijanto, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (8/4).

Ia menjelaskan, jika tinggal di rusunawa, masyarakat yang termasuk dalam program hanya perlu membayar Rp 125 ribu per bulan. Sementara, masyarakat yang tidak masuk dalam program harus membayar Rp 300 ribu per bulan. Untuk itu, pihaknya meminta partisipasi dari RT dan RW yang ada di Jakarta untuk mengajak warga mau pindah ke rusunawa.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengungkapkan, pemukiman kumuh di Jakarta sebenarnya bisa dialihkan dengan membangun rusunawa di pusat kota. “Pembangunan rusunawa di pusat-pusat kota sangat penting sehingga ada revitalisasi pada pemukiman kumuh,” ujar Sani, sapaan akrab Triwisaksana.

Dengan demikian, dikatakan Sani, tentu akan menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Ia menyarankan agar rusunawa dapat dibangun juga di pusat kota. Karena selama ini, pembangunan rusunawa hanya dilakukan di pinggir Jakarta. “Lokasinya yang sekarang jauh dari tempat asalnya, jelas warga pemukiman padat enggan pindah karena jauh dan tidak dilengkapi akses transportasi,” tutur Sani.

Dikatakan Sani, paradigma Pemprov DKI Jakarta harusnya berubah dengan menyediakan rumah susun di tengah kota. “Untuk membangun rusun di tengah kota, Pemprov DKI harus gandeng pihak swasta dalam hal sosialisasi. Soal pembiayaan dan penyediaan lahan, Pemprov DKI harus memberikan subsidi,” tandasnya. (beritajakarta.com)