REI Sulsel Tolak Hunian Berimbang

0
2
Foto: static.republika.co.id

KonsPro (1/8) MAKASSAR – DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulsel tak setuju dengan regulasi pemerintah tentang hunian berimbang. Kebijakan itu, dinilai bisa mengacaukan segmen perumahan garapan pengusaha.

Ketua REI Sulsel Raymond Arfandy mengatakan, jika aturan itu diberlakukan, akan terjadi kekacauan. Pengembang perumahan mewah misalnya harus juga membangun perumahan sederhana. “Itu kan bisa mematikan developer yang bermain di segmen bawah. “Developer perumahan kecil juga tidak mungkin bangun perumahan mewah,” ujarnya akhir pekan lalu.

Menurut Raymond, pemerataan perumahan seharusnya menjadi tugas pemerintah. “Misalnya jika satu developer sudah membangun perumahan elite 10 unit, pemerintah yang mendorong developer lain membangun 30 rumah sederhana dan 20 rumah menengah,” imbuhnya.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah punya kemampuan melakulkan itu. Contohnya dengan memberikan kemudahan investasi, menggratiskan IMB atau keringanan pajak.

REI Sulsel pun memutuskan mendukung DPP REI yang melayangkan gugatan uji materi terkait aturan rumah berimbang. Alasannya, regulasi itu hanya membuat kerancuan sektor usaha properti.

Di tingkat pusat, Kementerian Perumahan Rakyat tampaknya juga ngotot dengan aturan baru ini. Kebijakan ini dinilai tak bisa ditawar lagi. Apalagi, sebelum aturan ini berbentuk peraturan menteri, Kemenpera juga mengaku melibatkan REI memberi masukan.

Sebagai catatan, aturan ini, mewajibkan pengembang membangun hunian berimbang dengan rasio antara rumah mewah, menengah, dan sederhana adalah 1:2:3. Kewajiban ini berlaku bagi pengembang yang membangun minimal 50 unit rumah. (Fajar)