REI: Permen PPPSRS Memberatkan Pelaku Usaha

0
Konferensi pers REI di Kantor Pengacara Yusrial Ihza Mahendra, Kamis,, (17/1/2019), di Jakarta. (Dok. Istimewa).

KONSPRO, JAKARTA – Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) disinyalir syarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Permen ini ditidung mengutungkan beberapa pihak, dan di lain sisi merugikan pihak-pihak tertentu.  

Permen yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, secara umum mengatur mengenai PPPSRS, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para pemilik daripada unit-unit satuan rumah susun, termasuk juga keresahan dan gangguan kerja pada pengembang apartemen/rumah susun dalam hal ihwal proporsi antara kepemilikan unit-unit satuan rumah susun dikaitkan dengan hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemilik dari satuan rumah susun, khususnya dalam rangka pembentukan dan pengambilan suara dalam PPPSRS.

Baca juga: Pemilik Rumah Susun Wajib Membentuk PPPSRS

Statement ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pengelolaan Apartemen dan Rumah Susun Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Mualim Wijoyo. Permen tersebut dinilai REI  sangat memberatkan pihak pelaku usaha dan pemilik satuan rumah susun (sarusun).

“Jika berbicara rumah susun, rumah susun adalah hunian yang paling seksi, jika orang disuruh menjadi Ketua RT/RW di perumahan tapak pasti akan menolak, tapi jika diminta menjadi pengurus rumah susun, orang akan rebutan karena ada uang tertib, artinya setiap bulan ada iuran yang dibayar,” kata Mualim dalam konferensi pers yang diselenggarakan, Kamis (17/1/2019).

Mualim mengatakan, REI tidak dilibatkan beberapa kali dalam menyusun aturan P3SRS, masukan-masukan yang diberikan tidak diakomodir oleh Pemerintah.

“Mengenai aturan P3SRS, PUPR sudah kami surati dan di pertemuan terakhir kami diminta legal opinion dan sekaligus merevisi perundangan yang kurang tepat,” jelas dia.

Sebagai informasi, REI akan mengadakan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) mengenai Permen PUPR No. 23/PRT/M/2018 dan Pergub DKI Jakarta tentang P3SRS. Pengajuan tersebut masih dalam bentuk draf dan akan segera di ajukan dalam waktu dekat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23/PRT/M/2018 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, yang secara umum mengatur mengenai PPPSRS, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para pemilik daripada unit-unit satuan rumah susun, termasuk juga keresahan dan gangguan kerja pada pengembang apartement /rumah susun dalam hal ihwal proporsi antara kepemilikan unit-unit satuan rumah susun dikaitkan dengan hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemilik dari satuan rumah susun, khususnya dalam rangka pembentukan dan pengambilan suara dalam PPPSRS. Berkenaan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Editor: Reza GK