REI Nilai Permen Hunian Berimbang Tak Realistis

0
1
Dok. Reza Gantara

KonsPro (9/8) JAKARTA – PERSATUAN  Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menilai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No. 10/2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dianggap tak realistis.

Menurut Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso, Permenpera yang baru saja diberlakukan ini akan sulit direalisasikan di lapangan mengingat standarnya tidak realistis. Di samping itu, aturan pelaksananya pun belum disusun oleh pemerintah daerah (Pemda).

Permenpera ini, kata Maharso, masih memiliki kekurangan, seperti batasan harga rumah sejahtera, menengah, dan mewah sebanyak empat kali serta batasan jumlah rumah yang mesti dibangun hunian berimbang.

“Sehingga saya  agak pesimis aturan ini bisa dilaksanakan. Kemudian stándar tipe rumah dengan harga  untuk hunian berimbang yang selalu berubah setiap saat.  Padahal bisa lebih netral kalau dibandingkan dengan luas,” kata Setya Maharso dalam forum Diskusi “Sosialisasi Hunian Berimbang dan Evaluasi KPR FLPP” di Jakarta, Rabu (8/8).

Lebih jauh, dia menjelaskan, Permenpera 10/2012 dalam kenyataannya akan berkaitan dengan aturan dari sejumlah kementerian lain. Idealnya, rambu-rambu kerja sama atau keterkaitan aturan dengan kementerian lain tersebut dituntaskan terlebih dahulu. Dengan demikian kehadiran Permenpera 10/2012 tidak malah menambah carut-marut masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami ingin UU No.1/2011 tentang Permukiman dan Kawasan Perumahan (PKP) bisa diberlakukan dan bermanfaat bagi semua pihak, tidak saja pengembang tetapi terutama masyarakat yang butuh rumah. Untuk itu, aturannya jangan malah membelenggu pelaku industri perumahan, tetapi harus merangsang pelaku industri perumahan,” tambah Setyo.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Hazaddin Tende Sitepu menjelaskan, meski masih terdapat kelemahan, Kemenpera akan tetap meminta pengembang menjalankan aturan hunian berimbang karena itu merupakan amanat UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 34-37. (Rifat Pahlevi)