REI Janji Perketat Pengawasan

0

KonsPro (4/4) JAKARTA – KURUN  dua tahun terakhir, lebih dari 500 pengaduan publik terkait masalah industri properti telah dicatat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).  Angka pengaduan itu menunjukkan masih tingginya ketidakpuasan publik terhadap kinerja dan pelayanan pengembang, pihak yang menjual produk properti. YLKI mencatat, pada 2009, terdapat 501 kasus yang diadukan. Lalu tahun lalu, lembaga ini menerima 539 laporan bernada protes.

Dari data pengaduan itu, sekitar 20 persen merupakan pengaduan soal perumahan. Tentu saja masalah ini tidak boleh dibiarkan tanpa ada solusi penyelesaian.  Hak masyakarat pembeli produk properti harus dilindungi. Kerugian konsumen bukan hanya datang dari pengembang. Bagi pembeli properti melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA), konsumen juga terkadang dirugikan oleh keputusan sepihak perbankan.

Dalam hal ini, masalah lonjakan suku bunga adalah yang paling sering terjadi. Secara umum, kerugian konsumen antara lain adanya kontrak jual beli yang berat sebelah, terjadi perubahan harga mendadak akibat kenaikan bahan bangunan, penambahan uang muka yang diputus sepihak oleh pengembang, dan perubahan skema cicilan akibat kenaikan suku bunga.

Selain itu, konsumen juga kerap dirugikan akibat mundurnya jadwal serah terima, pengurusan sertifi – kat yang lama, hingga proyek yang tidak sesuai jadwal. Masalah lain, pengembang yang kabur dan pengembang tidak memenuhi janji membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang sebelumnya dijanjikan.

“Saya termasuk yang pernah dirugikan oleh pengembang nakal,” ujar Iwan Suhartono, warga di kompleks Perumahan Villa Santika, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Menurut Harto, seluruh warga terpaksa mengurus sertifi katnya sendiri karena pengembang Villa Santika kabur. Kejadian serupa juga pernah terjadi di perumahan Griya Pendowo Indah (GPI), Depok.

Warga di kompleks yang terdiri dari beberapa ruko dan 130-an unit rumah ini juga pernah dibuat bingung karena pengembangnya pergi. Selain pengembang kabur, pengembang yang mempersulit pembangunan fasum/ fasos juga juga lazim ditemui.

Seperti yang terjadi di perumahan Bella Casa, Depok. Di lingkungan kompleks ini, fasilitas makam belum ada. Padahal, kompleksnya telah mulai dibangun 8 tahun lampau. “Tanahnya sudah dijanjikan, tapi sepertinya realisasinya akan dipersulit,” ujar seorang warga.

Fasiltas olah raga yang dijanjikan belum jua direalisasikan. Apakah hal ini tidak terpantau induk organisasi pengembang semacam REI (Realestat Indonesia) atau Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia)? Induk organisasi itu tahu masih ada praktik seperti ini. “Masih banyak anggota REI yang melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen. Namun, di luar anggota REI lebih banyak lagi,” terang Ketua Umum Dewan Pembina Pusat DPP Real Estate Indonesia (REI) Teguh Satria, belum lama ini.

Menurut Teguh, kalau ada 100 pengembang anggota REI dan 100 pengembang nonanggota, maka kasus yang diakibatkan kenakalan pengembang jika digabungkan akan mencapai tak kurang dari 50 persen. Artinya, separo dari total pengembang di Indonesia masuk katagori nakal. Baik yang tercatat sebagai anggota REI maupun bukan.

Padahal, anggota REI saat ini tercatat ada 3.000 pengembang di seluruh Indonesia. Teguh menambahkan, persoalan kenakalan pengembang tidak hanya bertendensi melakukan penipuan (membawa kabur uang konsumen), juga waktu perampung an pembangunan (delivery time), tidak memiliki legalitas (izin) mengembangkan dan membangun, menyalahi AMDAL, melanggar aturan teknis pelaksanaan pembangunan dan RTRW, dan membangun properti jenis tertentu di atas lahan yang tidak sesuai peruntukan.

Perlindungan Hukum Agar meminimalisasi hal tersebut, REI tengah gencar mengupayakan dilegal-formalkannya sertifi kasi dan advokasi anggota, pengembang yang belum memiliki sertifi kat tidak diperbolehkan menjual propertinya.

“Memang sudah saatnya dibuat legali sasi sertifi – kat pengembang. Pengawasan akan diperketat,” kata Teguh. Sebaliknya, pengembang yang telah memiliki sertifi kasi (satu di antaranya sertifi kat layak jual) tidak semata-mata sudah bisa mendagangkan produknya, juga harus bisa menunjukkan komitmen untuk merampungkan pembangunan tepat waktu.

Sementara, Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Agus Sumargiarto juga mengakui ada banyak pengembang nakal.

Namun, kata Agus, kenakalan pengembang ini bisa diminimalisasi dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Undang-undang ini memberi kewenangan yang besar kepada Pemda untuk mengatur dan mengawasi pembangunan perumahan di daerahnya,” kata Agus.

Undang-undang ini juga mengenalkan forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Forum yang dipimpin oleh pemerintah ini diisi oleh para masyarakat pemangku kepentingan, seperti pengembang dan konsumen.

Salah satu fungsinya adalah melakukan mediasi atau arbitrase bila ada sengketa perumahan. Nah, dengan adanya regulasi ini, bila masyarakat masih menemukan pengembang nakal, langsung saja dilaporkan. “Bisa digugat ke pengadilan,” saran Agus.

Sedang Ketua Apersi Eddy Ganefo mengatakan, beberapa persoalan yang terjadi antara konsumen dan pengembang tidak sepenuhnya terjadi atas kesalahan pengembang. “Namun, sebaiknya, memang pengembang tidak merugikan konsumen. Kalau ada ma salah bisa dibicarakan dan dicarikan solusinya,” kata Eddy. (KorJak)