REI Ingin Curhat Beberapa Regulasi dengan Menteri Baru

0
2

KonsPro (27/10/2014), JAKARTA – Peleburan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada Kabinet Jokowi – JK, membuat para pelaku bisnis properti sedikit gelisah. Pasalnya,  masih banyak regulasi yang tumpang tindih dan ditinjau ulang.

Untuk itu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) akan segera melakukan audensi dengan kementerian terkait, khususnya membahas beberapa regulasi tentang perumahan. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy beberapa waktu lalu, di Jakarta.

 

Eddy Hussy mengatakan, pada kesempatan pertemuan dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Muljono nantinya, REI  akan menyampaikan hal-hal  yang penting, terutama menyangkut aturan-aturan yang dirasakan menghambat laju pertumbuhan industri properti, misalnya tentang kebijakan hunian berimbang, pemilikan properti oleh orang asing dan kebijakan rumah susun.

 

“Kami berharap dalam waktu dekat dapat beraudiensi dan berkoordinasi dengan kementerian. Membahas program yang sudah dijalankan oleh kementerian sebelumnya. Jika sudah baik, bisa dilanjutkan. Untuk yang belum, butuh penyesuaian,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian REI, yang akan disampaikan kepada Menteri PU dan Perumahan Rakyat adalah peninjauan kembali terkait aturan pembatasan pemberiaan pembiayaan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tapak.

Seperti diketahui, Kementerian Perumahan Rakyat pada pemerintahan sebelumnya mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penyaluran FLPP bagi rumah tapak pada akhir Maret 2015. Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada kabinet saat ini diharapkan dapat mempertimbangkan kembali keberadaan aturan tersebut. (Reza)