REI Desak Pemerintah Sediakan Paket Insentif

0

KonsPro (01/03) JAKARTA – REALESTATE  Indonesia (REI) mendesak pemerintah untuk menyediakan paket insentif agar kebijakan lingkungan hunian berimbang (LHB) sesuai UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terealisasi.

“Program LHB harus ada insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), misalnya PBB (pajak bumi bangunan) yang dipatok supaya masyarakat bisa membayar,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesian (DPP REI), Setyo Maharso di sela sebuah diskusi, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian, jangan ada kesan melalui UU itu, pemerintah hanya akan memberikan hukuman saja. “Jika tidak ada intervensi dari pemerintah (berupa paket insentif, red), saya yakin itu tidak akan berhasil,” katanya.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa menyatakan, pada prinsipnya insentif dapat dikucurkan sepanjang sesuai dengan target pemerintah.

“Insentif seperti penyediaan fasilitas infrastruktur itu akan disesuaikan dengan kategori FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Sepanjang itu sesuai target, ya akan kita masukkan. Termasuk program pembangunan rusun (rumah susun) yang dicantumkan dalam konsep LHB 1:3:6 (untuk satu rumah mewah, harus dibangun tiga rumah menengah, dan enam rumah murah),” kata Suharso.

Saat ini, lanjut Suharso, peraturan menteri (permen) terkait kebijakan LHB masih digodok. “Mudah-mudahan dalam Maret besok bisa dituntaskan,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ali Wongso Halomoan Sinaga mengatakan, intervensi negara sesuai amanat UU yang ada memang harus dioptimalisasikan agar mendongkrak keterjangkauan masyarakat.

“Pemerintah perlu memperjelas berapa target penyediaan hunian bagi MBR. Sementara kebijakan LHB, itu sudah diatur, sehingga tidak boleh menjadi andalan yang utama dalam mengatasi backlog perumahan,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan LHB hanya bersifat melengkapi dan tidak ada pengembang yang mau dirugikan karena itu akan mematikan industri properti.

“Tapi, tetap saja bagi pengembang yang ingin membangun hunian mewah, tentu harus diberikan kewajiban yang sifatnya `win-win solution`,” katanya.

Kemudian, untuk itu, tegasnya, jangan sampai pengembang membebankan harga jual rumah terhadap MBR sehingga sukar dijangkau. (Ant.)