Regulasi

Kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Hendaknya Mengacu Pada UU No. 1 Tahun 2011

KonsPro (17/03) JAKARTA - SELURUH  kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman harus disesuaikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 pada tanggal 12 Januari 2011 lalu. Undang-Undang ini lebih menegaskan peran pemerintah yang semula sebagai regulator menjadi stimulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan perumahan umum, aktor pembangunan rumah negara dan rumah khusus, penyediaan tanah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas umum.

Hal ini disampaikan Yusuf Yuniarto, Staf Ahli Menpera Bidang Tata Ruang, Pertanahan dan Permukiman pada saat membuka Sosialisasi Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Rabu (16/3).

 

Pengamat: Pengadaan Lahan Harus Hormati Pemegang Hak

KonsPro (08/03) MAKASSAR - PENGAMAT  hukum agraria Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Dr Farida Patittingi, menilai pembentukan aturan mengenai pengadaan lahan atau tanah untuk pembangunan harus tetap menghormati kepentingan para pemegang hak atas tanah.

Hal ini diungkapkannya, menyusul keluarnya Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan oleh DPR-RI.

 

Bandung Butuh Perda tentang Rusun

KonsPro (08/03) BANDUNG - HINGGA saat ini, masih sedikit pemerintah daerah yang memiliki peraturan daerah (perda) mengenai rumah susun sederhana. Padahal, trend pembangunan rumah susun sangat berkembang dalam beberapa tahun ini. Akibatnya, banyak pengembang yang kesulitan dalam menempuh proses perizinan pembangunan rumah susun.

Kepala Bidang Rumah Susun Sederhana Asisten Deputi (Asdep) Rumah Susun Kedeputian Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Bernaldy, ketika ditemui usai Consumer Gathering Apartemen Sanggar Hurip, Jln. Kawaluyaan Bandung, Minggu (6/3) mengatakan, seharusnya Kota Bandung dan sekitarnya memiliki Perda khusus mengenai rumah susun.

 
 

REI Ngaku Sulit Terapkan Konsep LHB

KonsPro (05/03) JAKARTA - KETUA  Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI),  Setyo Maharso mengaku sulit menerapkan kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) sesuai program Kementerian Perumahan Rakyat. REI mendesak agar pemerintah memberikan intervensi terkait kebijakan LBH yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini.

"Kami pengusaha jangan hanya diminta menyukseskan program pemerintah tanpa ditopang pemerintah. Apalagi kebijakan LBH sulit diterapkan di lapangan. Selain programnya masih baru, menciptakan pola berimbang di lokasi perumahan tidak semudah membuat konsepnya," keluh Setyo dalam keterangan persnya, Jumat (4/3).

 

REI Ajukan 4 Usulan Terkait Kepemilikan Properti oleh Orang Asing

 

KonsPro (04/03) JAKARTA - UNTUK mengakodasi sekaligus merangsang  minat warga negara asing (WNA) memiliki properti di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang kepemilikan properti oleh  (WNA). Karena beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik di media massa, maka aturannya akan dibuat lebih komprehensif.

Terkait dengan hal tersebut, pengembang  yang bernaung di bawah Real Estate Indonesia (REI) sudah mengajukan draft usulan kepada BPN dan Kemenpera.

 
 

halaman 10 dari 14

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial