Regulasi

Raperda RTRW 2010-2030 Masih Dievaluasi

KonsPro (31/03) JAKARTA - PEMANGGILAN  yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terhadap pihak eksekutif terkait pembahasan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) 2010-2030, Rabu (30/3), hanya berlangsung selama 30 menit tanpa menghasilkan keputusan kapan, raperda itu akan disahkan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengatakan, pertemuan dengan pihak eksekutif memang berlangsung singkat dan hanya membahas persoalan teknis raperda RTRW 2010-2030. Pertemuan ini, diungkapkan Triwisaksana, untuk mengetahui langkah atau antisipasi yang akan diambil pihak eksekutif jika nantinya pengesahan Raperda RTRW ini tidak berjalan sesuai rencana.

 

YLBHI: RUU Pengadaan Tanah = Perampasan

KonsPro (24/03) JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menolak Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang tengah digodok DPR RI.

YLBH menilai, RUU tersebut menjadi alat legitimasi perampasan tanah rakyat tanpa adanya jaminan perlindungan hak milik. Alasannya, RUU tersebut mensyaratkan adanya sertifikat kepemilikan tanah untuk mendapat ganti rugi jika sewaktu-waktu tanah milik warga dipakai untuk pembangunan.

 

RUU Pengadaan Tanah Rampung Tujuh Bulan

KonsPro (24/03) JAKARTA - MENTERI Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, pihaknya berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bisa rampung dalam enam sampai tujuh bulan ke depan.

Saat ini, RUU itu masih dibahas oleh Pansus C DPR RI. RUU itu diharapkan bisa menghilangkan praktik-praktik spekulan tanah yang menguasai tanah tertentu guna menaikkan harga untuk kebutuhan investasi.

 
 

Malang Akan Tertibkan Pelanggar UU Perumahan

KonsPro (23/03) - MALANG - PEMKAB Malang menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait dengan UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menertibkan pengembang yang melanggar UU tersebut.

Kepala Kantor Perumahan Kab. Malang Wahyu Hidayat, mengatakan mengacu UU tersebut maka daerah diberikan kewenangan untuk menertibkan pengembang yang melanggar UU No. 1 tahun 2011. “Tapi untuk melangkah tentu harus ada terlebih PP-nya. Pasal dan ayat UU biasanya umum sehingga perlu ditafsirkan dengan PP,” kata Wahyu Hidayat di Malang, hari ini.

 

Apa Saja Pajak-pajak Properti?

KonsPro (20/03) - MEMEBELI  properti baik secara perorangan maupun melalui developer/pengembang properti, ada pajak-pajak yang dikenakan dari pemerintah kepada anda. Biasanya pajak telah dimasukkan ke dalam harga jual jika anda membeli properti melalui developer / pengembang properti. Besarnya pajak sangat tergantung jenis, nilai, luas dan lokasi properti. Dibawah ini adalah jenis-jenis pajak properti yang dibebankan kepada pembeli properti :

1. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

 
 

halaman 9 dari 14

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial