Regulasi

REI Nilai Permen Hunian Berimbang Tak Realistis

KonsPro (9/8) JAKARTA - PERSATUAN  Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menilai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) No. 10/2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dianggap tak realistis.

Menurut Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso, Permenpera yang baru saja diberlakukan ini akan sulit direalisasikan di lapangan mengingat standarnya tidak realistis. Di samping itu, aturan pelaksananya pun belum disusun oleh pemerintah daerah (Pemda).

 

Pemprov Ajukan Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi

KonsPro (8/8) JAKARTA - PEMPROV DKI Jakarta mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, dengan ditetapkannya Perda No 1 Tahun 2012 tentang RTRW tahun 2030, maka Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi harus ditetapkan paling lambat selama 36 bulan. "Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan pentingnya RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, dan pendukung operasional RTRW 2030," ujar Fauzi, Senin (6/8).

 

REI Sulsel Tolak Hunian Berimbang

KonsPro (1/8) MAKASSAR - DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulsel tak setuju dengan regulasi pemerintah tentang hunian berimbang. Kebijakan itu, dinilai bisa mengacaukan segmen perumahan garapan pengusaha.

Ketua REI Sulsel Raymond Arfandy mengatakan, jika aturan itu diberlakukan, akan terjadi kekacauan. Pengembang perumahan mewah misalnya harus juga membangun perumahan sederhana. "Itu kan bisa mematikan developer yang bermain di segmen bawah. "Developer perumahan kecil juga tidak mungkin bangun perumahan mewah," ujarnya akhir pekan lalu.

 
 

P3RSI Siapkan Masukan RPP Rusun ke Kemenpera

KonsPro (27/7) JAKARTA - OLEH  banyak kalangan Undung-Undang No. 20/2011 tentang RumahSusun yang akhir tahun lalu diundangkan terdapat hal-hal yang tumpang tindih, sehingga membingungkan dan sulit dioperasionalisasikan di lapangan.  Salah satu contoh, dalam UU No. 20/2011 disebutkan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional) yang menentukan besaran hak suara pemilik/penghuni itu berdasarkan harga jual ketika apartemen itu dipasarkan.

Menurut Ketua P3RSI (Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia) Mualim, harga jual apartemen itu sulit diterapkan mengingat harga itu selalu berubah, sehingga akan sulit menentukan NPP. Padahal UU Rusun terdahulu lebih tepat mengaturnya dengan luasan unit rusun yang dimiliki pemilik/penghuni.

 

RUSUNAMI: Program 1.000 Tower Gagal Karena Abaikan Faktor Sosial

KonsPro (11/6) JAKARTA - PENYEBAB utama dari gagalnya program 1.000 tower Rusunami adalah adanya kesalahan kebijakan dari pemerintah yang dinilai lebih mementingkan pembangunan fisik dan mengabaikan pembangunan non fisik.

Ketua Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) Ibnu Tadji menyatakan kebijakan pembangunan 1000 tower Rusunami yang dicanangkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih mementingkan pembangunan fisik.

 
 

halaman 5 dari 14

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial