Kalangan Pengembang Berharap Kemudahan Perizinan

KonsPro (14/08/2016), YOGYAKARTA - DEWAN  Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap, paket kebijakan ekonomi jilid XIII yang akan dikeluarkan pemerintah mampu mewujudkan kemudahan perizinan penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Harapan kami pemerintah bisa mempermudah segala perizinannya dan khusus untuk perizinan penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar tidak berbiaya," kata Ketua DPD REI DIY, Nur Andi Wijayanto di Yogyakarta, Sabtu (6/8).

Menurut Andi, dalam paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XII salah satunya telah dicantumkan mengenai penyederhanaan perizinan sektor perumahan dari 40 perizinan menjadi 8 perizinan. Namun demikian, paket kebijakan ekonomi itu belum mencakup implementasi di tingkat daerah.

"Peraturan perizinan di level kabupaten/kota masih ada izin lokasi, izin site plan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan perizinan lainnya," kata dia.

Oleh sebab itu, Andi berharap, melalui kebijakan ekonomi XIII Pemerintah Pusat dapat menekan kabupaten/kota untuk segera melakukan revisi atas peraturan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat deregulasi dan efisiensi untuk kepentingan umum.

Selain persoalan perizinan, menurut Andi, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pendapatan (PPh) sebesar 1 persen dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

"Kami juga berharap ada bantuan kepada produsen rumah murah untuk penyediaan sarana dan prasarana serta utilitas kawasan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah," kata dia.

Lebih lanjut, menurut dia, melalui kebijakan ekonomi baru yang akan diluncurkan, pemerintah juga diharapkan dapat merealisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun mengenai kewajiban penyediaan lahan.

Sesuai regulasi itu, kata dia, diharapkan dapat diwujudkan penyediaan lahan (land banking) yang dikuasai pemerintah, khusus untuk penyediaan rumah murah dengan tujuan untuk mengatasi gejolak harga tanah apabila diserahkan mekanisme pasar.

"Harga lahan seperti kita tahu kenaikannya cukup signifikan, padahal harga itu memberikan kontribusi 40 persen hingga 50 persen dari harga pokok produksi perumahan," kata dia.

Beberapa insentif dan kemudahan pemerintah tersebut, menurut dia, diharapkan mampu menekan ongkos produksi sehingga produsen atau para pengembang juga menjadi lebih efisien dalam mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Jumlah keseluruhan unit rumah dalam program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah tersebut adalah 603.516 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 396.484 unit rumah lainnya untuk non MBR. (beritasatu)

Add comment


Security code
Refresh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial