Rakerda REI DKI Jakarta: Regulasi Tidak Sinkron Hambat Pembangunan Perumahan

0

KonsPro (27/10) – KETUA DPP REI DKI Jakarta Setyo Maharso, mengeluhkan banyaknya regulasi yang bertalok bekalang, hingga membingungkan kalangan dalam menjalankan bisnisnya. Secara umum, kata Maharso dalam sambutannya di acara Rakerda REI DKI Jakarta, hari ini, di Hotel Nikko Jakarta, saat ini para pengembang, khususnya di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sedikitnya menghadapi dua persoalan besar yaitu masalah kepastian hukum dan   masalah pembiayaan di sektor properti.

Padahal, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di sektor realestat, dibutuhkan kepastian hukum yang jelas. Namun kenyataan di lapangan, pengembang dalam menjalankan bisnisnya banyak mengalami hambatan, terutama banyaknya regulasi di seputar industri realestat yang tidak selaras.

Regulasi yang tidak sinkron ini, lanjutnya,  menjadi faktor utama yang menghambat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia, yang saat ini terjadi back log sekitar 8 juta unit rumah. Salah satu regulasi yang cukup merisaukan kalangan pengembang adalah terbitnya PP 11/2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

“Regulasi menimbulkan perbedaan persepsi berbagai kalangan. Jika regulasi ini tidak diselaraskan pelaksanaannya, maka dikuatirkan berpotensi menimbulkan friksi yang cukup besar, bahkan lebih jauh dapat mengerem upaya pembangunan perumahan untuk masyarakat kita,” tandas Maharso.

Regulasi seperti PP 11/2010 yang tidak sinkron dengan visi misi pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata tidak sedikit,  baik itu berupa UU, PP, Keppres, Perpu, Kepmen, Perda dan sebagainya. Dan yang ironis adalah banyaknya perda yang tidak sinkron, bahkan bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ketidaksinkronan ini sangat menyulitkan dan membingungkan para pengembang dalam berusaha.

Masalah lain yang juga dirasakan kalangan pengembang masih menjadi kendala adalah regulasi sistem pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan kredit modal kerja untuk pengembang. Dimana pada kenyataannya, secara nasional hampir 80 konsumen properti masih sangat bergantung dengan masalah uang muka dan angsuran.

“Sementara regulasi pembiayaan subsidi konsumen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekarang ini dalam masa transisi, yang penerapannya  masih trial and error. Di lain pihak, hingga saat ini kalangan pengembang masih mengalami kesulitan mendapat kredit modal kerja dari perbankan,” kritik Maharso.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Maharso meminta pemerintah dan kalangan legislatif (DPR), dapat duduk bersama dengan seluruh stakeholder  realestat menyamakan persepsi  untuk menyelaraskan dan menyingrkonisasikan regulasi-regulasi yang ada di industri realestat, sehingga percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat Indonesia dapat berjalan lancar.

“REI DKI Jakarta juga menghimbau pemerintah, bahwa dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di sektor realestat hendaknya ada koordinasi yang baik antar instansi terkait, terutama yang berkait dengan masalah perijinan, yang hingga juga kerap menjadi “batu sandungan” kalangan pengembang,” tegasnya. (Erlan Kallo, [email protected])