Program rusunami perlu penyelamatan

0
2

KonsPro (19/5) JAKARTA – PEMERINTAH didesak segera mengambil langkah penyelamatan program rumah susun sederhana milik seiring dengan ketidakjelasan program massal tersebut, di antaranya menyangkut pembiayaan.

Direktur Indonesia Property Watch Ali Tranghada mengatakan langkah cepat pemerintah itu sangat diperlukan karena program rusunami terancam macet. “Hal itu perlu dilakukan agar para pengembang juga dapat merencanakan proyek ke depan apakah dapat sesuai dengan dengan mekanisme pasar atau tetap mengikuti rusunami yang makin tidak jelas implementasinya di lapangan,” ujarnya, awal pekan ini.

Peneliti kebijakan publik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan selama ini pembangunan rusunami untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak mencapai sasaran.

Dia mengungkapkan pembeli rusunami justru lebih banyak dilakukan oleh para investor dibandingkan dengan masyarakat kalangan bawah. “Dapat dikatakan hanya 20% pembangunan rusunami itu yang tepat sasaran, sedangkan lainnya tidak. FLPP justru menjadi skema yang menguntungkan tiga pihak di mana pengembang senang produknya dibeli, sedangkan perbankan mendapatkan dana,” ujar Andrinof kepada Bisnis di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Andrinof memaparkan produk rusunami justru tidak dapat dijangkau oleh kalangan MBR karena harga yang kian meningkat. Padahal, sambungnya, kenaikan harga tersebut tidak sebanding dengan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR). Akhirnya, menurut Andrinof, justru pembeli unit rumah susun adalah pihak yang telah memiliki rumah dan digunakan hanya untuk investasi.

Dana FLPP yang dikelola BLU-PPP dimaksudkan untuk menghasilkan sumber dana murah berjangka panjang guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah sejahtera baik tapak maupun susun (vertikal) di seluruh daerah.

Dengan skema tersebut diharapkan suku bunga perbankan bisa tetap di kisaran 8,15% hingga 9,95% selama tenor kredit 15 tahun. Diketahui, skim FLPP telah memfasilitasi 22.180 unit rumah sejahtera dengan nilai Rp680,8 miliar di mana saat ini tengah diproses pencairan dana tersebut hingga Maret lalu yakni Rp465 miliar. Pendanaan hampir setengah triliun itu digunakan untuk KPR sejahtera sebanyak 14.495 unit.

Selain itu, terdapat enam BPD akan menyalurkan dana FLPP  yakni  Bank Sumut, PT Bank Sumsel-Babel, PT Bank Riau-Kepri, PT Bank Kaltim, PT Bank NTT dan PT Bank Papua.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan program rumah sangat murah terkait dengan upaya memperluas cakupan kelompok sasaran MBR antara Rp1,2 juta-Rp2 juta. Rumah sangat murah yang dimaksud adalah dengan luas 36 meter persegi, dengan harga jual Rp20 juta-Rp25 juta. (bisnis.com)