Perda Baru Telat, DKI Pakai RTRW Lama

0
Foto: kompas.com

KonsPro (12/8) JAKARTA – KEMENTERIAN  Dalam Negeri memberikan izin kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) 2010 dalam menerbitkan perizinan pemanfaatan ruang. Ini terpaksa dilakukan karena Perda RTRW DKI Jakarta 2030 tak kunjung disahkan.

Izin itu diberikan berdasarkan surat Kemendagri Nomor 650/1567/SJ tentang Tanggapan Permohonan Dispensasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 April 2011 dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

“Surat Kemendagri ini menjadi payung hukum bagi kami untuk memberikan pelayanan penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. Karena banyak pernyataan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, bahwa kami tidak mempunyai produk hukum legal untuk menerbitkan perizinan karena Perda RTRW baru belum disahkan,” kata Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriyatmoko, di Balaikota Jakarta, Kamis (11/8/2011).

Wiriyatmoko mengatakan, surat tersebut dinyatakan bahwa rencana tata ruang merupakan dokumen acuan formal perencanaan pembangunan di daerah serta menjadi alat kendali dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya terkait dengan penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. Hal ini juga sudah diatur bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan adanya surat dari Kemendgari itu, Dinas Tata Ruang serta Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Sebelum ada surat tersebut, layanan penerbitan perizinan sempat berhenti selama tiga bulan terhitung sejak Januari hingga April 2011.

“Mulai Mei hingga saat ini, kami sudah bisa memberikan layanan perizinan pemanfaatan ruang, karena produk-produk perizinan yang kami keluarkan sekarang sudah merupakan produk hukum yang legal, bukan ilegal lagi,” ujar Wiriyatmoko. (kompas)