Penyelesaian Proyek Tol Jagonere Seksi II Terancam Molor

0
Foto: republika.co.id

KonsPro (15/4) DEPOK – PENYELESAIAN  proyek tol Jagorawi-Cinere (Jagonere) kian mendapat ganjalan. Lantaran, hingga kini masih ada lahan warga yang belum dibebaskan untuk salah satu akses tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II itu. Terutama pada seksi II mulai Jalan Raya Bogor-Kukusan dengan panjang 6,40 km, belum semua lahan yang dibutuhkan dibebaskan.

Pasalnya, warga yang terkena proyek itu meminta pembebasan lahannya diganti secara utuh. Tanpa potongan pada pembebasan lahan seksi I. Keluhan itu diungkapkan 210 keluarga di Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Warga menuntut Tim Pembebasan Tanah (TPT) dan Panitia Penyediaan Tanah (P2T) tol Jagonere tidak memotong ganti rugi lahan mereka. ”Berkaca pada kasus pembebasan lahan seksi I. Misalnya harga ganti rugi bangunan disepakati Rp 1,8 juta per meter persegi. Namun, pada saat pencairan warga hanya menerima Rp 1,3 juta. Itu benar-benar terjadi. Jadi, kami tidak mau menerima dana pembebasan lahan bila masih terjadi pemotongan,” ujar Andiyani Kencana Wungu, salah seorang warga yang rumahnya terkena pembebasan seksi II kepada INDOPOS kemarin.

Menurutnya perempuan yang juga salah satu anggota DPRD Kota Depok itu pemotongan itu sangat merugikan warga. Lantaran, warga yang lahannya terkena pembebasan tidak mendapatkan ganti rugi yang layak untuk bisa membeli kembali tanah dan rumah di tempat lain. Andiyani juga mengatakan total warga yang rumahnya terkena pembangunan tol Jagonere di Kelurahan Bhaktijaya mencapai 400 keluarga.

Dari jumlah itu, 190 keluarga diantaranya sudah mengajukan pembebasan. Namun, ujar politisi PKS itu lagi, hingga berbulan-bulan ternyata panitia pembebasan lahan hanya menyanggupi pembayaran untuk 151 keluarga saja. Sedangkan, sisanya belum diketahui kapan akan menerima ganti rugi. ”Kami juga meminta kepada panitia pembebasan lahan, proses pembayaran ganti rugi dilakukan satu pintu,” cetusnya. Bila tidak, dia dan ratusan warga lainnya mengancam akan bertahan dan tidak bersedia lahannya dibebaskan untuk akses tol yang mencegah kemacetan di Jakarta tersebut.

Sebelumnya, ratusan warga Kota Depok yang lahannya terkena pembebasan lahan mempertanyakan kinerja P2T dan TPT terkait tudingan pemotongan dana pembebasan lahan milik mereka. Dugaan pemotongan pembebasan lahan pada seksi I, dilakukan dengan alasan koefisien penyusutan nilai bangunan. Padahal, Keputusan Menteri (Kepmen) Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 332/KPTS/ 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sudah mengatur secara tegas bahwa yang dikenai penyusutan hanya bangunan milik negara.

Akibat permasalahan itu, pembebasan lahan tol Jagonere seksi II yang seharusnya selesai akhir 2010 lalu kini molor. Peneliti senior Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan menuturkan penetapan koefisien susut bangunan memang sering menjadi persoalan dalam proyek pembebasan lahan. Penyebabnya, tidak terbukanya panitia pembebasan lahan terhadap penentuan nilai lahan dan bangunan milik warga. Sehingga, kata dia juga, memunculkan persoalan baru. Seharunya, masalah itu bisa disiasati dengan beberapa kebijakan.

”Sebenarnya upaya yang terbaik adalah melakukan value present (perhitungan terkini). Artinya ganti rugi itu berdasarkan kondisi terbaru. Bukan pada perhitungan mundur,” cetusnya. Dia juga menegaskan pembebasan lahan tidak boleh merugikan warga. Sementara itu Tim P2T tol Jagonere, Dudi Kusnadi membantah adanya pemotongan uang ganti rugi pembebasan lahan.

Menuturnya, penetapan koefisien susut itu sudah diatur dalam SK Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman No. 903/415/Kpts/Pemb/ Huk/2010, tentang Kategori Nilai Ganti Rugi Bangunan. Disebutkan Dudi juga, penetapan koefisien susut itu terbagi dalam empat kategori. Yakni bangunan kelas tidak sederhana, bangunan kelas sederhana, bangunan semi permanen dan bangunan darurat. Masing-masing kategori itu memiliki nilai ganti rugi sendirisendiri. ”Untuk bangunan kelas A dipatok Rp. 2,9 juta per meter, kelas B dihargai Rp 2,4 juta. Sedangkan, untuk kelas C sebesar Rp 1,2 juta dan kelas D hanya Rp 611 ribu,” tegasnya kepda INDOPOS kemarin.  (indopos)