Pengusaha yang Sewakan Lahan Negara Akan Dipidana

0
Dok. beritajakarta.com

KonsPro (2/12), JAKARTA – BANYAKNYA warga yang bermukim di lahan milik negara, membuat Pemprov DKI Jakarta kesulitan menyelesaikan permasalahan banjir di ibu kota. Sebab, banyak warga yang menempati lokasi tersebut dengan membangun tempat tinggal seperti di daerah ruang terbuka hijau (RTH) maupun bantaran sungai.

Perilaku warga tersebut ditenggarai digerakkan oleh pengusaha atau kelompok tertentu yang menyewakan lahan negara kepada warga. Karenanya, Pemrpopv DKI akan mempidanakan pengusaha yang kedapatan menyewakan lahan milik negara. “Kita mulai untuk menggugat dan mempidana mereka kepada jaksa,” ujar Basuki, saat public hearing ke-2, Rembuk Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Dikatakan Basuki, pengusaha itu sengaja menggerakkan warga, karena para pengusaha tidak ingin lahan yang telah disewakan itu diambil alih kembali oleh Pemprov DKI. Situasi seperti itu, bahkan telah terjadi berpuluh-puluh tahun dan tidak ada alternatif jalan keluar permasalahan. “Kejaksaan sudah bersedia untuk menindak mereka dengan tindak korupsi. Karena mereka memanfaatkan lahan negara tanpa izin dan akan kita tuntut,” tegas Basuki.

Sementara itu, untuk warganya akan direlokasi ke beberapa rumah susun yang telah disediakan. Namun mereka tidak akan mendapatkan uang ganti rugi atau kerohiman. Karena lahan yang meraka tempati merupakan milik negara.

Basuki memaklumi kalau pernyataannya itu sulit diterima oleh beberapa pihak. Hanya saja, kebijakan tersebut diambil untuk menyelamatkan Jakarta dari banjir. Meski begitu, dirinya belum bisa memastikan kapan kebijakan tersebut akan diterapkan. Saat ini, tambah Basuki, pihaknya masih mendata lokasi dan perusahaan mana yang berada di belakang aksi tersebut. “Secepatnya diterapkan, sekarang ini kita sedang mendata,” tandasnya. (Berjak)