Penghuni dan Pengurus PPPSRS Lavande Nilai Anies Berlaku Tidak Adil

0
Ada oknum (penghuni) yang tidak terakomodir kepentingannya, akhirnya bermanuver. (Foto: Rifat Pahlevi/KONSPRO)

KONSPRO, JAKARTA – Polemik kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di apartemen The Lavande Residences (TLR) untuk mensosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018, Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, pada Senin malam, 18 Februari lalu, berbuntut panjang.

Dalam kunjungan tersebut para penghuni mengadu kepada Anies pengelola apartemen senewang-wenang menaikkan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) dan pengurus Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) adalah “boneka” developer.

Mendengar keluhan-keluhan tersebut, Anies pun mengeluarkan statement yang dinilai sangat emosional, tanpa mengecek dan mendalami persoalan ril yang terjadi di apartemen itu.

Menurut Anies, praktik-praktik “ketidakadilan” ini jamak dilakukan mayoritas rumah susun di Jakarta. Karena itu, kata Anies, pihaknya ingin mengembalikan pengelolaan apartemen berdasarkan prinsip keadilan, termasuk melibatkan penghuni sebagai pengurus.

Hanya dengar satu pihak

Sikap dan tanggapan Anies ini dianggap terlalu berlebihan oleh Hardi Saputra Purba, Ketua PPPSRS TLR, karena hanya mendengar keluhan beberapa oknum penghuni yang sebenarnya punya kepentingan terhadap kepengurusan  PPPSRS.

Hardi mengatakan, ada oknum (penghuni) yang tidak terakomodir kepentingannya, akhirnya bermanuver seperti ini. Oknum ini pernah berusaha memasukan vendor untuk satu pekerjaan dan minta vendornya dapat diterima.

Baca juga: Listrik Dan Air Apartemen Dimatikan

“Waktu itu kami tolak halus, karena kontrak dengan pihak lain sedang berjalan. Harusnya kita tunggu selesai kontraknya. Tapi dia tidak sabaran, akhir dia menjelek-jelekkan pengurus PPPSRS,” ujar Hardi.

Dengan oknum-oknum yang sama, kata Hardi  pernah ketemu di bulan September 2018, dalam pertemuan yang dimediasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

“Dalam mediasi tersebut mereka tidak bisa ngomong, karena tuduhan-tuduhan mereka itu bisa kita patahkan dengan bukti dan fakta. Oknum-oknum ini pernah menggugat pengurus PPPSRS TLR namun gugatannya ditolak. Mereka itu tidak punya legal standing dan tidak punya kapasitas. Fakta itu yang disembunyikan mereka ke Disperum,” jelas Hardi.

Hardi mempersilahkan, oknum-oknum yang mengadu kepada Anies membuktikan tuduhan secara hukum. Misalnya pengurus PPPSRS itu “bonekanya” developer. Hardi tak terima dituduh sebagai “boneka” developer, karena sampai detik ini dia tidak pernah bekerja Agung Podomoro Group.

“Saya murni profesional. Silahkan buktikan sendiri. Kita sudah sampaikan beberapa pasal yang bertentangan dengan Permen,” tuturnya.

Dia mencontohkan Pasal 103 Pergub DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 yang bertentangan dengan Pasal 37 Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang PPPSRS yang menyebutkan dalam hal kepengurusan PPPSRS itu masih berjalan atau belum berakhir, maka penyesuaian-penyesuaian, termasuk perubahan AD/ART, pembentukan Panmus (Panitia Musyawarah), dan lain-lain, itu dilaksanakan setelah berakhir masa jabatan. Sementara di Pergub DKI, Pasal 103 Pergub berbunyi:

“Dalam hal PPPSRS sudah terbentuk dan jangka waktu kepengurusannya belum berakhir pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka penyesuaian struktur organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Tata Tertib PPPSRS dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku”.

Terkait  dengan tuduhan pengurus PPPSRS secara semena-mena menaikkan iuran pengelola lingkungan (IPL) dalam setahun naik 3 kali, Hardi juga menyayangkan Anies langsung percaya dengan hal itu, tanpa mengkros cek ke pengurus PPPSRS dan Badan Pengelola.

Dia mengatakan, keputusan menaikkan IPL itu bukan diputuskan oleh pengurus, tapi hasil RUTA (Rapat Umum Tahunan Anggota) 2015. Disepakati  IPL naik Rp3.000. Tapi ada opini yang dibentuk di media. Diskenariokan seolah-olah dalam setahun naiknya 3 kali.

“Yang benar itu. Disepakati dalam RUTA naiknya Rp3.000, tapi ada permintaan dari warga bahwa jangan langsung Rp3.000, tapi dibuat bertahap biar kenaikannya tidak terasa. Oleh pengurus itu langsung diamini. Sehingga kita sepakati dalam setahun kita naikan bertahap per 4 bulan Rp1.000. Dan sudah tiga tahun ini tidak ada kenaikan IPL,” tegasnya.

Karena itu, Hardi menghimbau Anies cabut Pergub daripada bermasalah di belakang hari. Akan banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh Pergub yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.

“Kita pasti mendukung Pergub. Kita dukung kalau Pak Anies mau cari panggung.  Hal itu biasa dalam politik. Cuma Pak Anies adillah dengan semua penghuni, tidak hanya pada oknum-oknum tertentu. Tidak adil kami ini dituduh boneka developer, padahal faktanya tidak,” tandasnya.

Kalau Sang Gubernur mau benar-benar adil, Hardi mendesak Anies mendatangi juga ratusan pengurus PPPSRS apartemen lainnya di seluruh DKI Jakarta tidak hanya TLR. Karena permasalahan dan kondisi  yang sama terjadi di ratusan site apartemen lain di DKI Jakarta.

Sejak bulan Februari lalu, pengurus PPPSRS TLR sudah 2 kali membuat surat ke Gubernur DKI Jakarta menanyakan, mohon petunjuk, arahan terkait dengan pertentangan antara Pasal 37 di Permen dengan Pasal 103 Pergub, namun sampai hari ini belum mendapatkan tanggapan.

Pengurus PPPSRS tak terima dituduh sebagai “boneka” developer. (Dok. Istimewa)

Terusik

Senada dengan Hardi, Eddie Fahlevie Pengawas PPPSRS TLR dan pemilik unit mengatakan, apa yang Anies di media massa jauh panggang dari api. Menurutnya, sejak awal dia tinggal di TLR tidak pernah merasakan adanya intimidasi. Tidak ada pesan sponsor dari pengembang.

“Demi Allah. Kalau ada penyimpangan saya duluan yang protes. Saya juga punya unit apartemen di tempat lain, dan saya menilai pengelolaan Lavande yang terbaik. Tarif IPL-nya juga hampir sama Rp20 ribuan.,” keluh Eddie.

Dengan pemberitaan negatif setelah kedatangan Pak Anies, Eddie merasa terusik. Harusnya sebagai gubernur, himbaunya, Anies bersikap netral, pengayomi semua pihak.

Baca juga: Keberatan Terhadap Pergub Pengelolaan Rusun, REI Ajukan Uji Materi

Sementara Pito, penghuni TLR, menyatakan miris melihat kenyatakan penghuni sering ribut dengan karyawan pengelola apartemen. Padahal kalau dikomunikasikan dengan baik, misalnya ada keterlambatan bisa dicarikan solusi terbaik. Dengan komunikasi yang baik, pengelola dapat memahami dan memberikan kemudahan. Yang penting ada niat baik untuk menyelesaikannya.

“Kadang saya menyayangkan, ada penghuni yang telat bayar IPL dan ketika listrik dimatikan dia ngotot dan tidak mau bayar. Yang prostes keras itu tidak banyak, hanya puluhan orang saja,” kata Pito menyayangkan.

Menurut Pito, idealnya Anies tidak hanya mendengar keluhan dari beberapa penghuni saja, terus mengambil kesimpulan. Tapi seharus dengar penghuni lain, pengurus PPPSRS, dan badan pengelola. Ini datang tanpa mendengar semua pihak, mengatakan seolah-olah ada kesewenang-wenangan dari pengelola. Jangan sampai gosip-gosip saja yang dipercaya oleh gubernur.

Reporter: Rifat Pahlevi
Editor: Reza GK