Pengembang Nakal Terancam Pidana

0
0
Dok. beritajakarta.com

KonsPro (8/9) JAKARTA – PENGEMBANG yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) terancam sanksi.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang fasos-fasum. Dalam raperda tersebut diatur, pengembang yang tidak menyerahkan fasos dan fasum akan dikenakan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menjelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu yang menjadi urusan wajib Pemprov DKI Jakarta yakni menyediakan sarana dan prasarana umum. Penyediaan sarana dan prasarana umum berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) ini merupakan kewajiban yang harus dibangun oleh para pemegang Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (IPPT).

“Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban berupa fasos dan fasum yang berasal dari pengembang pemegang IPPT, ternyata hasil yang diperoleh belum optimal,” kata Fauzi Bowo, saat menyampaikan Pidatonya dalam rangka Penyampaian Raperda tentang Fasos-Fasus, Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dan Perparkiran dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Jakarta, Kamis (8/9).

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan suatu pengaturan yang lebih jelas sebagai dasar tindakan yang lebih tegas. Dalam bentuk produk hukum peraturan daerah sebagai payung hukum bagi Pemprov DKI Jakarta. Sekaligus melakukan tertib administrasi pengelolaan barang daerah, khususnya pengaturan di bidang fasos-fasum di Provinsi DKI Jakarta.

Sistematika rancangan peraturan daerah tentang fasilitas sosial dan fasilitas umum terdiri atas 11 Bab yang memuat 28 Pasal. Raperda ini bertujuan untuk menyatukan dan menyeragamkan kebijakan, memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pengelolaan fasos-fasum, serta menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu juga untuk menginventarisir dan menilai kekayaan daerah, mewujudkan pengelolaan fasos-fasum secara tertib, efektif, efisien dan berkelanjutan, serta menyelaraskan pembangunan fasos-fasum dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam pengelolaan fasos-fasum, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan peran serta aktif masyarakat. Antara lain melalui penyampaian informasi apabila di lapangan terjadi penyalahgunaan peruntukan, penyalahgunaan pemanfaatan, penyerobotan dan pengerusakan fasos-fasum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Termasuk dalam hal ini, keberadaan pengembang yang tidak memenuhi kewajiban fasos-fasum. Raperda ini juga mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan fasos-fasum,” tegasnya.

Begitu juga kepada aparatur yang tidak melakukan penagihan terhadap pengembang serta masyarakat yang melakukan pengerusakan fasos fasum, akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Pengenaan sanksi pidana ini untuk membuat para pengembang, aparatur dan masyarakat bertanggung jawab terhadap penyediaan fasos-fasum dan pemeliharaannya agar tidak rusak.

Fasos-fasum yang dibangun oleh pihak ketiga akan menjadi aset daerah DKI Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI sedang melakukan penataan dan pengelolaan manajemen aset. Tindakan yang dilakukan Pemprov DKI sejak 2007 lalu, terbukti efektif meningkatkan nilai aset DKI Jakarta hingga 314,09 persen atau meningkat menjadi Rp 404,94  triliun pada 2010. Padahal, pada 2007 nilai aset yang dimiliki DKI hanya sebesar Rp 102,26 triliun.

Nilai aset tetap DKI juga meningkat hingga Rp 371,56 triliun pada 2010, dari sebelumnya pada 2007 sebesar Rp 95,02 triliun atau meningkat 253,05 persen. Kerja keras itu pun akan terus dilanjutkan selama penyelenggaraan keuangan daerah tahun anggaran 2011. Penataan aset melalui sensus aset akan terus dilakukan sehingga seluruh aset milik DKI akan terdata dan tercatat dengan rapi serta memiliki legalitas yang terbukti keakuratan administrasinya. (BerJak)