Pengembang Berharap agar Koordinasi di Tingkat Pemerintah Diperkuat

0

KONSPRO, JAKARTA – Iklim investasi di Indonesia, terutama untuk sector properti dinilai mengalami perbaikan. Untuk makin menarik investor masuk, pengembang berharap supaya ada koordinasi lebih di pemerintahan sehingga makin mempermudah investasi untuk masuk.

Managing Director Business Development & Marketing PT Modernland Realty Tbk. David Iman Santosa menyebutkan bahwa untuk memperbaiki iklim investasi, para pemegang wewenang dan peraturan harus saling berkoordinasi.

Menurutnya, terdapat sejumlah aturan yang masih memberatkan sampai saat ini baik dari Kementerian Keuangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pertanahan (BPN) pertanahan karena masih kurangnya terkoordinasi.

Baca juga : Tanggal Cantik 12.12, Tol Layang Terpanjang Diresmikan Jokowi

“Padahal itu merupakan tiga pokok yang penting. Kemudian, termasuk juga di BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Midal] untuk perizinan dan insentifnya,” jelasnya, Kamis (12/12/2019).

Kemudian, menurut David, dari sisi pengembang harus ada terobosan dan koordinasi dari peraturan yang mengatur secara khusus dunia properti.

“Misalnya, kenapa keran asing tidak dibuka untuk membeli GFA

strata title? Karena bagaimanapun, GFA itu berdasarkan kapasitas infrastruktur. Kalau kita bicara GFA yang kita jual, itu kapasitas infrastruktur, jadi harusnya tidak ada masalah, kenapa tidak dibuka?”

Kedua, kata David, koordinasi antara masing-masing pemegang otoritas untuk properti juga harus diperkuat sehingga kondusif.

“Momen seperti saat ini, menurut saya, krusial. Karena bunga KPR [kredit pemilikan rumah] sudah sangat baik, LTV [loan to value] sudah sangat baik, tapi ada beberapa yang memberatkan seperti aturan perjanjian pengikatan jual beli, pencatatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan,” katanya.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin, ada beberapa poin yang membuat minat investasi terutama dari asing ke Indonesia, khususnya Jakarta masih kurang optimal.

“Ada enam poin yang dilihat investor, yaitu aturan dan hak properti, akses kredit, efisiensi pemerintah, penyelesaian sengketa yang rasional, transparansi keuangan, peraturan yang sesuai. Ini yang harsus terpenuhi dulu sebelum mengundang investor masuk,” ungkapnya.

Menurut Rusmin, saat ini investasi banyak hadir dari perusahaan besar, bukan lagi dari perorangan karena dari perusahaan, biasanya investasi yang diberikan akan berjangka panjang.

“Hal itu seharusnya bisa menjadi potensi yang bisa ditangkap pemerintah untuk membuat regulasi-regulasi terkait investasi menjadi lebih mudah,” jelasnya.

Bisnis.com