Pengelola Mall Bisa Tolak Barang Hasil Bajakan

0

KonsPro (26/4) JAKARTA – REVISI Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan memberikan peluang bagi pengelola pusat perbelanjaan atau mall untuk menolak penjualan barang palsu atau hasil bajakan.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan peraturan dalam revisi undang-undang berkaitan dengan HKI nantinya juga memungkinkan pemberlakuan sanksi bagi pengelola pusat perbelanjaan yang masih memberikan tempat bagi penjualan barang-barang palsu.

Sedangkan bagi pengelola pusat perbelanjaan yang tidak memberikan tempat bagi penjualan barang-barang palsu, lanjut Patrialis, akan diberikan penghargaan secara rutin oleh pemerintah.

 

“Bahwa nanti pada saatnya yang akan melakukan penolakan pembajakan itu bukan lagi pemerintah secara terus menerus, tapi juga pengelola mall-mall diberikan hak untuk menolak barang-barangnya masuk ke mall masing-masing,” tuturnya.

Patrialis menjelaskan undang-undang berkaitan dengan HKI di antaranya UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No 31 Tahun 200 tentang Desain Industri, UU no 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan UU No 15 Tahun 2001 tentang Hak merk telah masuk ke dalam program legislasi nasional 2011.

Revisi undang-undang tersebut, lanjut dia, nantinya akan memperketat penegakan hak intelektual di Indonesia serta memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi menegakkan hak intelektual.

Patrialis pun mengatakan pencatatan HKI di Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya tidak memakan waktu lama seperti hak cipta yang begitu didaftarkan langsung bisa diperoleh.

Namun, ia mengakui HKI untuk desain industri memang membutuhkan waktu untuk diproses karena mengikuti hukum internasional yang harus diteliti dan dicocokkan agar tidak memiliki kesamaan dengan desain industri yang sudah ada di seluruh dunia. (Ant.)