Penerimaan Pajak Rumah Kos Terus Meningkat

0
Ilustrasi BeritaJakarta

KonsPro (19/9), JAKARTA – BANYAKNYA warga pendatang di Jakarta, tampaknya menarik minat orang untuk membuka usaha rumah kos. Terbukti, tiap tahunnya, penerimaan pajak dari rumah kos terus mengalami peningkatan. Hal ini juga seiring dengan terus bertambahnya jumlah rumah kos yang tumbuh subur di ibu kota.

“Jumlah rumah kos di Jakarta terus saja bertambah. Hal ini berdampak pula pada penerimaan pajak dari sektor tersebut,” ujar M Taufik Hidayat, Kabid Pengendalian Pajak, Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Selasa (18/9).

Tahun ini, hingga bulan Agustus saja tercatat sebanyak 854 rumah kos yang menjadi wajib pajak di DKI Jakarta dengan total penerimaan pajak mencapai Rp 4,7 miliar atau rata-rata mencapai Rp 588 juta per bulan.

Sedangkan tahun lalu, tercatat hanya terdapat 762 rumah kos dengan total penerimaan pajak sebesar Rp 6,07 miliar atau hanya Rp 506 juta per bulan. “Tahun ini bisa dipastikan pajak dari rumah kos akan kembali mengalami peningkatan,” katanya.

Sedangkan untuk penyebaran rumah kos di Jakarta, berdasarkan catatan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, jumlah terbanyak ada di Jakarta Barat dengan 284 rumah kos. Disusul Jakarta Selatan 175 rumah kos, Jakarta Pusat 162 rumah kos, Jakarta Timur 122 kos, dan Jakarta Utara dengan 111 rumah kos.

Berdasarkan Perda No 11 tahun 2010 tentang Pajak Hotel, wajib pajak hanya mengikat bagi rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 dengan tarif pajak sebesar 10 persen. Bahkan untuk kosan yang sewa per bulannya mencapai Rp 5 juta, tidak akan dikenakan aturan ini jika jumlah kamarnya tidak lebih dari 10 kamar.

Sedangkan jika jumlah kamar mencapai 11 unit meski harga sewanya sebesar Rp 500 ribu per bulan tetap terikat dengan aturan tersebut. “Aturan ini tidak berdasarkan omset. Saya tidak tahu persis ke depannya seperti apa. Perda akan mengikuti perkembangan dari bisnis ini. Mungkin ke depannya bisa diusulkan seperti itu (penetapan wajib pajak berdasarkan omset) mengingat prospek penerimaan pajak bisa lebih tinggi,” katanya.

Peraturan ini juga mengikat kos-kosan berdasarkan kepemilikan yang sama, meskipun berada pada kawasan yang berbeda. Selama jumlahnya lebih dari sepuluh kamar, maka akan ditetapkan sebagai wajib pajak.

Sementara itu, ditambahkan Taufik, meski kontribusi pajak dari bisnis rumah kos ini cukup tinggi, namun pemasukan dari pajak hotel lebih dititikberatkan pada hotel-hotel bintang tiga, empat maupun lima. Pada semester pertama tahun ini, total penerimaan pajak hotel mencapai Rp 477,5 miliar. (BerJak)