Pemprov DKI Harus Bijak Tangani Dualisme Kepengurusan P3SRS

0
Ilustrasi Apartemen

KONSPRO, JAKARTA – Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik kembali memicu konflik dalam pengelolaan rumah susun (Rusun).

Kasus terbaru adalah dualisme kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di apartemen daerah Kemayoran yang berujung terjadinya ricuh baru-baru ini.

Pakar hukum properti, Erwin Kallo, menilai, peraturan ini tidak applicable atau tidak dapat diterapkan. Pasalnya, peraturan tersebut dikeluarkan tanpa kajian komprehensif.

Baca juga : Pilihan Rumah Kos untuk Investasi di Jakarta Pusat

Menurut Erwin, pergub ini terbitkan lebih kental dengan semangat anti/membatasi intervensi developer, namun dalam kenyataannya banyak merugikan hak-hak pemilik apartemen. Keluarnya Pergub mengenai rumah susun itu, dinilai terlalu dipaksakan.

“Pemprov harus bijak dalam menangani masalah dualisme kepengurusan ini. Pergub ini bisa menguntungkan oknum-oknum memang punya niat menguasai P3SRS untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sebulan dana IPL yang terkumpul itu miliaran rupiah. Ini pasti sangat mengiurkan pihak-pihak tertentu. Jangan sampai Pergub ini merugikan mayoritas penghuni yang selama ini tidak bermasalah,” tegas Erwin Kallo dalam keterangan persnya yang diterima Beritasatu.com, Selasa (5/11/2019).

Erwin mengingatkan, Pemprov DKI juga harus mendengarkan suara-suara penghuni yang dirugikan dengan dikeluarkannya Pergub. Pemprov diingatkan untuk bersikap hati-hati, karena diduga ada upaya sistematis dari sebagian oknum penghuni untuk merebut pengelolaan P3SRS untuk kepentingan materi.

“Secara sistematis terlihat upaya oknum-oknum untuk merebut pengelolaan PPPSRS. Nuansa itu ada dan terlihat terstruktur. Ada oknum-oknum yang berlindung di balik Pergub Nomor 132 tahun 2018, yang ternyata mereka juga memiliki apartemen dan ingin merebut pengelolaan untuk kepentingan materi,” ujar Erwin Kallo.

Erwin menegaskan, Pergub Nomor 132 Tahun 2018 dinilai tidak memberi solusi di tengah pro-kontra terhadap permasalahan rumah susun, namun membuat persoalan baru dan rawan konflik antara sesama pemilik atau penghuni dan antara pemilik/penghuni dengan P3SRS, termasuk dualisme kepengurusan P3SRS, seperti yang terjadi di apartemen daerah Kemayoran yang berujung terjadinya ricuh baru-baru ini.

Beritasatu.com