Pemprov Diminta Tegas Tindak Penunggak Fasos Fasum

0
Foto: beritajakarta.com

KonsPro (18/7) JAKARTA – DALAM  tiga tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta terus menunjukkan kemajuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Terbukti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau selangkah lagi untuk memperoleh opini tertinggi wajar tanpa pengecualian (WTP). Padahal, tahun 2007 dan sebelumnya, BPK hanya memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Faktor yang menghambat Pemprov DKI Jakarta memperoleh opini WTP diantaranya soal aset yang bersumber dari penyerahan aset fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pihak ketiga.

Aset fasos-fasum merupakan fasilitas sosial (fasilitas yang dibutuhkan dalam lingkungan pemukiman, antara lain: fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pelayanan umum, peribadatan, dan lain-lain) dan fasilitas umum (fasilitas yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan pemerintah daerah) yang diserahkan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta sesuai kewajiban pengembang seperti tercantum dalam surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT). Berdasarkan sensus atas aset fasos fasum yang berasal dari 2.427 SIPPT yang terbit dari tahun 1971 – 2008, terlihat begitu banyak para pemegang SIPPT yang belum menyerahkan kewajibannya.

Untuk itu, Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memikirkan upaya yang lebih tegas terhadap para penunggak fasos fasum seperti upaya gijzeling (paksa badan). Gijzeling dikenakan terhadap orang yang tidak atau tidak cukup mempunyai barang untuk memenuhi kewajibannya.

“Pemprov DKI Jakarta perlu menerapkan gijzeling dengan menitipkan para penunggak fasos fasum ke lembaga pemasyarakatan. Langkah gijzeling merupakan langkah akhir setelah melalui berbagai tahapan mulai proses penagihan, pemberian teguran dan seterusnya tidak diindahkan,” ujar M Syaiful Jihad, Koordinator Presidium Humanika Jakarta, Minggu (17/7).

Penunggak fasos fasum bisa dikategorikan sebagai pelaku extra ordinary crime, mengingat hak-hak rakyat diabaikan. Langkah paksa badan bisa dimasukkan dalam Raperda Fasos Fasum yang direncanakan dibahas dan disahkan tahun ini sesuai dengan agenda legislasi daerah DPRD DKI Jakarta tahun 2011. Mengingat, permasalahan fasos fasum begitu kompleks dan perlu keterlibatan stakeholder secara terbuka dan transparan.

“Kami berharap Raperda Fasos Fasum segera dibahas dan disahkan. Namun jangan dijadikan alat untuk melakukan pemutihan atau penghapusan terhadap para pengembang yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan fasos fasum kepada Pemprov DKI Jakarta. Kami akan mengawal Raperda ini sehingga nasibnya tidak seperti Raperda RTRW 2010 – 2030 yang terkatung-katung karena kelambanan DPRD,” kata Syaiful.

Saat ini, dikatakan Syaiful, penangganan fasos fasum menggunakan Keputusan Gubernur Nomor 41 tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemprov DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah. (BeritaJakarta)