Pemkot Mataram Kaji Dampak Pembangunan Mega Mall

0
Foto; indonesiabox.s3.amazonaws.com

KonsPro (26/4) MATARAM – PEMERINTAH Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tengah melakukan kajian terhadap dampak pembangunan mega mal yang akan dibangun di bekas Kantor Bupati Lombok Barat, oleh PT Varindo Lombok Inti.

“Kami kaji dulu bagaimana tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat. Kalau memang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, ijin mendirikan bangunan (IMB) bisa dikeluarkan,” kata Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, H. Supardi, di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, PT Varindo Lombok Inti telah mengajukan permohonan IMB mega mal di lahan bekas Kantor Bupati Lombok Barat, yang luasnya sekitar sembilan hektare (ha).

Pembangunan pusat perbelanjaan tersebut akan direspon, namun harus melalui berbagai kajian agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pemerintah Kota Mataram mensyaratkan pemberian IMB untuk perdagangan mengacu pada visi dan misi pembangunan kota, mampu meningkatkan ekonomi kota dan dibutuhkan oleh orang banyak.

Supardi yang didampingi Kepala Seksi Bangunan dan Pengendalian Ruang Perkotaan, Abdul Khalik, belum bisa memastikan kapan hasil kajian akan rampung agar IMB mega mal bisa dikeluarkan.

“Kami belum bisa pastikan kapan kajian bisa diselesaikan. Kalau sudah selesai akan diekspose. Pihak yang mengajukan ijin juga berkeinginan untuk menginfomasikan kepada masyarakat tentang rencananya membangun mega mal,” ujarnya.

Mega mal yang akan dibangun tersebut, menurut dia, bukan untuk mematikan mal yang sudah ada, tetapi bertujuan sebagai sebuah upaya percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia yang dijadikan sebagai wilayah pertemuan skala nasional.

Selain itu, kata dia, mega mal itu juga bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram, serta memberikan peluah kerja bagi masyarakat.

“Dengan adanya mega mal itu, masyarakat juga bisa memilih pusat perbelanjaan yang memberikan harga barang relatif lebih murah. Perbanyakan pusat perbelanjaan juga bisa menciptakan persaingan bisnis yang menguntungkan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Seksi Bangunan dan Pengendalian Ruang Perkotaan, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan Kota Mataram, Abdul Khalik, menambahkan, Kota Mataram yang memiliki jumlah penduduk sekitar 400 ribu jiwa idealnya memiliki lima mal.

Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB, menurut dia, sudah waktunya bangkit dalam membangun ekonomi wilayahnya, tentunya dengan tetap memegang aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan. (Ant.)