Pemilik Rumah Susun Wajib Membentuk PPPSRS

0
Dok. antara

KonsPro (9/6/2014), JAKARTA – KEMENTERIAN Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyatakan setiap pemilik rumah susun (Rusun) di Indonesia wajib membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun(PPPSRS) untuk mengelola serta mengatur kepentingan bersama para penghuni dan pemilik hunian vertikal tersebut. Hal itu diperlukan agar para penghuni dan pemilik Rusun dapat memahami serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga pengelolaan hunian bersama tersebut dapat terlaksana dengan baik.

“Sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 74 dan 75 disebutkan, bahwa  pemilik satuan rumah susun wajib membentukan PPPSRS yang berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama dan penghunian,” ujar Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Formal Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera, Iriantosyah Kasim DM disela-sela kegiatan Pembinaan Teknis (Bintek) Pelaksanaan Pembentukan PPPSRS di Rusun Milik dan Bantuan Teknis (Bantek) Pengelolaan Rusun Sewa di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.

Peserta Pembinaan Teknis (Bintek) Pelaksanaan Pembentukan PPPSRS di Rumah Susun Milik, antara lain pejabat dan staf di lingkungan Kemenpera, aparat Pemda/instansi/institusi terkait rusun, asosiasi terkait Rusun, pelaku pembangunan Rusun, Pengelola Rusun, pengurus PPPSRS, serta pemilik/penghuni Rusun, Dinas Perumahan dari 20 kota, Direskrimsus Polda Metro Jaya, Asisten Personil Kodam Jaya, Asisten Sarana dan Prasarana Polda Metro Jaya, Kapolres di 5 wilayah DKI Jakarta, Kodim di 5 wilayah DKI Jakarta, Pejabat Dinas Perumahan Tingkat Provinsi di 20 provinsi, Pejabat Dinas Perumahan Tingkat Kab/Kota di 20 lokasi, Pengurus PPPSRS di DKI Jakarta, pengurus PPPSRS dari 20 kota.

Menurut Iriantosyah Kasim, setidaknya ada tiga permasalahan yang sering timbul dalam proses pembentukan PPPSRS. Pertama, permasalahan pada tahap persiapan pembentukan. Kedua, permasalahan pada tahap  pembentukan dan ketiga permasalahan pada pasca pembentukan. “Biasanya permasalahan tersebut timbul akibat  kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari penghuni dan pelaku pembangunan terkait aturan dan tata cara penghuni dan pengelola  rumah susun sehingga tidak sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibannya,” terangnya.

Permasalahan yang timbul pada Penghunian dan Pengelolaan di rumah susun telah menjadi semakin kompleks dikarenakan sudah pada tahap menyentuh unsur manusia sebagai penghuni yang secara sosial dan budaya memiliki latar belakang pendidikan, perilaku hidup, dan strata sosial yang beragama, sehingga di perlukan upaya untuk menumbuhkan budaya hidup di rumah susun, baik dalam memanfaatkan bagian, benda dan tanah bersama, maupun menjaga kerukunan dan keharmonisan antara penghuni, dan antara pengelola dan penghuni.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, imbuhnya, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera yang bertanggung jawab di bidang perumahan perlu melakukan kegiatan Pembinaan Teknis (Bintek) Pelaksanaan Pembentukan PPPSRS di Rumah Susun Milik. “Kami berharap melalui kegiatan ini bisa mendapat masukan-masukan permasalahan penyelenggaraan pengelolaan rumah susun milik dalam rangka penyusunan peraturan terkait dengan PPPSRS,” harapnya.

Berdasarkan data yang ada, Kemenpera telah memfasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Rusun Umum Milik  yang dibangun oleh pelaku pembangunan telah mencatat progres pembangunan Rusun Umum Milik yang telah dibangun sejak tahun 2013 tercatat sudah terbangun sebanyak 105 tower Rusunami dan yang akan dibangun ada sebanyak kurang lebih 328 tower Rusunami dan yang telah dilakukan serah terima kunci baru 75 tower Rusunami dan di DKI Jakarta saat ini telah terbentuk tujuh PPPSRS Rusun.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pembangunan Rusun dikota-kota besar di Indonesia memang menjadi pilihan untuk menangani masalah perumahan bagi masyarakat. Sebab, akibat laju pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan merupakan fenomena global yang berdampak pada timpangnya penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman. Adanya permintaan hunian yang besar tidak dapat dipenuhi oleh penyediaan perumahan seperti pemerintah dan pengembang perumahan.

Apalagi persoalan tingginya harga dan keterbatasan lahan untuk perumahan membuat harga rumah yang memenuhi ketentuan sehat dan layak huni menjadi sangat tidak realistis dan tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Semakin terbatasnya ketersediaan dan tingginya harga lahan, maka pembangunan hunian ke arah vertikal menjadi solusi bagi sebagian segmen masyarakat perkotaan terutama yang berpenghasilan rendah dalam memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau,” terangnya.