Pemerintah Terus Godok RUU Tabungan Perumahan

0
1
Foto: Erlan Kallo

KonsPro (24/9) BOGOR – PEMERINTAH  dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sampai saat ini masih menggodok beberapa aspek Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Nasional (Tapernas), salah satunya adalah dengan mempertimbangkan besaran potongan bagi tabungan perumahan.

Potongan ini akan dibebankan kepada pemberi kerja dan akan dihitung dengan benar agar tidak memberatkan karena pemberi kerja selama ini telah dibebankan berbagai potongan termasuk potongan Jamsostek, oleh karenanya salah satu usulan lain potongan itu dibagi dengan pekerja dengan komposisi 70 persen pemberi kerja dan 30 persen pekerja atau 60 persen pemberi kerja 40 persen pekerja

Hal ini disampaikan Iskandar Saleh, Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat disela-sela acara Gathering Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Cibalung, Bogor, Sabtu (24/9).

Iskandar menambahkan UU Tapernas merupakan solusi baru yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah penyediaan dana pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan fasilitas likuiditas melalui Tabungan Perumahan Nasional. Tabungan perumahan ini juga diharapkan dapat menjadi jawaban bagi Bank penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk mendapatkan dana murah jangka panjang

“Bank-bank penyalur KPR/ KPA dengan masa tenor 15 tahun terancam mengalami mismatch (ketidaksesuaian) dana karena menggunakan sumber dana tabungan masyarakat berjangka pendek,” ungkap Iskandar.

Sementara itu Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro mengatakan, kebijakan pemerintah membentuk tabungan perumahan nasional sangat ditunggu BTN sebagai bank penyalur kredit perumahan. Hanya saja BTN berharap ada peraturan yang mengharuskan dana yang dihimpun dari bank tabungan perumahan sebaiknya ditempatkan pada bank penyalur perumahan.

Iqbal menambahkan, pemerintah seharusnya menempatkan dana tabungan perumahan pada perbankan yang memiliki kapasitas debitur yang telah mendapatkan kredit perumahan dalam beberapa tahun terakhir. BTN sampai saat ini telah menyalurkan KPR untuk 120 ribu unit dari target 200 ribu unit pada 2011 ini

Sementara itu pada kesempatan yang sama Anggota Komisi V DPR Malkan Amin mengatakan payung hukum untuk Tapernas dapat melalui perundang-undangan, yang mempunyai kekuatan hukum yang tinggi.

Malkan menambahkan pengesahan UU Tabungan Perumahan bisa dilakukan lebih cepat jika ada draf dari para pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman yang komprehensif sehingga dalam pembahasan di DPR dapat lebih cepat. (Ristyan)