Pemerintah Batasi Gedung Dinas Megah di Daerah

0
1
Ilustrasi: images01.olx.co.id

KonsPro (13/5) JAKARTA – PEMERINTAH akan membatasi pembangunan gedung megah di daerah, khususnya yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Melalui Perpres tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Gedung Negara yang segera ditandatangani Presiden, nantinya tidak ada lagi bangunan megah seperti rumah dinas bupati, wali kota, gubernur yang didanai APBD,” kata Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

 

Menurut Budi, ketentuan tersebut ada dalam Draff Perpres yang sudah diserahkan Kementerian PU dan saat ini sudah ada di Sekretariat Kabinet menunggu disahkan.

 

“Perkiraan kami, pertengahan bulan ini perpresnya segera disahkan dan ini bisa menjadi payung hukum bagi pembangunan gedung-gedung baru pemerintah pada masa datang,” kata Budi.

Ditegaskannya, melalui perpres itu, pembangunan dan pemanfaatan gedung atau rumah milik negara yang didanai APBD di berbagai daerah bisa disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

“Artinya, pembangunan gedung yang menggunakan dana pemerintah (pusat/daerah) dapat sesuai dengan ketentuan standar bangunan dan kepatutan,” katanya.

Sisi lain, katanya, dengan perpres tersebut standar ruang kerja semua pejabat negara akan diatur, mulai dari luas, biaya termasuk fasilitas perlengkapannya.

Ditegaskan juga, rata-rata luas ruang kerja pejabat nantinya hanya 10 meter persegi dan sesuai jabatannya. “Bupati tidak bisa lagi membangun rumah dinas mewah,” katanya.

Ia juga mengatakan, bagi pejabat negara yang terbukti melanggar ketentuan Perpres akan dikenai sanksi sesuai dengan UU No.28/2002, PP No. 36/2005 dan sejumlah UU terkait lainnya.

Selain itu, kata Budi, Perpres itu disusun atas pertimbangan banyaknya daerah-daerah yang memanfaatkan dana APBD hanya untuk membangun gedung dan rumah mewah. “Sementara kesejahteraan masyarakat kurang mendapat prioritas dikarenakan keterbatasan dana,” katanya. (Ant.)