Pembelian Rumah Oleh WNA

0
Hingga saat ini peraturan pertanahan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), WNA tidak dapat diberikan HM dan HGB. (Ilustrasi)

KONSPRO – ANDA  punya masalah hukum di bidang properti? Kirimkan pertanyaan Anda di email [email protected] Sertakan alamat, dan indentitas yang jelas, kami akan segera menjawab pertanyaan Anda.Pertanyaan:

SAYA seorang Warga Negara Asing (WNA) yang telah 10 tahun bekerja di Jakarta. Saat ini, saya menempati rumah dengan cara menyewa. Tetapi karena sudah lama menyewa, kebetulan si pemilik pun baik dan mengangap saya sebagai keluarganya, dan ia bermaksud menjual rumah itu kepada saya.

Baca juga: Service Charge Bukan Hanya Untuk Listrik Saja

Sertipikat hak atas tanah rumah tersebut berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), dan menurut peraturan di Indonesia, orang asing (WNA) tidak dapat memperoleh HGB, apalagi Hak Milik (HM).

Teman saya menyarankan untuk membelinya dengan memakai nama orang Indonesia (WNI) yang dapat saya percaya. Tapi hal ini menimbulkan kekhawatiran saya. Sebab pengalaman kawan saya yang juga berstatus WNA, setelah melakukan hal tersebut justru tidak mendapat apa-apa.

Karena si WNI tidak mau memberikan rumah yang dibeli atas namanya tersebut kepada teman saya. Padahal keduanya sudah terikat perjanjian, bahwa rumah tersebut, sepenuhnya milik teman saya (WNA).

Untuk itu beberapa hal yang ingin saya tanyakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah seorang WNA tidak dapat memiliki rumah bersertipikat HGB?

2. Apakah teman saya (WNA) kemudian tidak dapat memiliki rumah yang dibelinya tersebut?

3. Bagaimana cara aman agar saya dapat membeli rumah yang saat ini saya sewa?

Baca juga: Yang Perlu Diperhatikan dalam Membeli Apartemen

Mark, Kemang, Jakarta Selatan

Jawaban:

HINGGA saat ini peraturan pertanahan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), WNA tidak dapat diberikan HM dan HGB. Tapi dalam kasus tertentu, WNA dapat memperoleh HM dan HGB khusus dalam Hak Warisan.

Jika WNA tersebut mendapat warisan rumah sertipikat HM dan kemudian menjadi haknya, WNA tadi diwajibkan untuk mengalihkan kepada WNI atau mengubah status tanah tersebut menjadi Hak Pakai dalam waktu 1 tahun.

Mengenai kasus Anda, hal tersebut dapat dinamakan penyelundupan hukum. Karena menurut hukum pertanahan, yang berhak atas tanah tersebut adalah orang yang tertera di dalam sertipikat, dan bisa dijadikan perkara perdata (utang-piutang), walau ada perjanjian tersendiri. Soal pembelian tersebut, tetap tidak cukup kuat, karena sekali lagi adanya unsur penyelundupan hukum.

Jika Anda bermaksud membeli rumah yang sedang disewa, saya menyarankan tidak meminjam nama orang lain, karena cukup besar risikonya. Apalagi jika orang yang Anda pinjam namanya tadi meninggal, belum tentu ahli warisnya mengakui perjanjian pinjam nama tersebut.