Pembangunan Kawasan Megapolitan Butuh Pengatur

0
Ilustrasi: wayfaring.info

 

KonsPro (20/12) JAKARTA – SAAT mempresentasikan konsep pembangunan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berharap adanya suatu sinergi pembangunan dari sembilan kabupaten/kota dengan DKI Jakarta.

Dalam promosi untuk meraih gelar doktor honoris causa dari Universitas Diponegoro pada 2 Juli 2007 itu, Sutiyoso menyebutkan, ke-9 kabupaten/kota itu memiliki kondisi fisik, lingkungan hidup, kepentingan ekonomi, dan masalah yang mirip sehingga harus saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perlu koordinasi agar pembangunan di megapolitan itu berlangsung sinergis dan saling menguntungkan.

 

Materi presentasi Sutiyoso memang benar. Secara fisik, hampir tidak ada batas antara DKI Jakarta dan ke-9 kabupaten/kota di sekitarnya. Kota-kota itu sambung-menyambung menjadi semacam kota raksasa karena Jakarta membutuhkan ruang untuk berkembang dan terus meluas sampai ke perbatasan. Kabupaten/kota di sekitarnya juga mengembangkan kawasan yang berbatasan dengan Jakarta karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

 

Kepentingan ekonomi di kawasan itu juga jalin-menjalin satu sama lain. Produk domestik bruto (PDB) dari megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) mencapai 25 persen dari PDB nasional. Para komuter yang tinggal di kawasan Bodetabekjur banyak yang bekerja di Jakarta sebagai komuter. Mereka mengandalkan kereta api dan jalan raya untuk pergi pulang setiap hari.

Secara lingkungan hidup, wilayah megapolitan Jabodetabekjur juga merupakan sebuah kesatuan ekosistem besar. Hampir semua sungai di kawasan megapolitan itu bermuara di sekitar Puncak.

Egoisme Lokal

Namun, 2,5 tahun berselang sejak pidato Sutiyoso, tidak pernah ada koordinasi yang jelas menyinergikan pembangunan di megapolitan Jabodetabekjur. Semua kabupaten/kota dan DKI Jakarta membangun wilayah masing-masing tanpa memerhatikan kondisi wilayah lain.

Egoisme lokal sebagai buah dari otonomi daerah membuat megapolitan itu menjadi wilayah yang karut-marut secara tata kota. Masalah bersama yang dihadapi oleh setiap kabupaten/kota juga tidak pernah dapat dipecahkan bersama.

Jakarta Selatan, misalnya, dialokasikan sebagai kawasan resapan air untuk mencegah banjir. Namun, Depok yang berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan justru menjadikan kawasan perbatasannya sebagai kawasan perumahan dan komersial.

Masalah sampah yang seharusnya dapat diatasi bersama, dengan kabupaten/kota sebagai penyedia lahan tempat pembuangan akhir (TPA) dan Jakarta sebagai penyedia teknologi dan dana, juga hanya dapat diwujudkan di TPA Bantar Gebang.

Angkutan massal yang lintas kabupaten/kota juga tidak kunjung tersedia dengan baik. Kereta rel listrik masih tersedia ala kadarnya dan sering rusak. Bus transjakarta juga tidak kunjung dapat izin untuk mengakses ke Depok, Bekasi, dan Tangerang. Padahal, setiap hari 700.000 unit kendaraan pribadi melintas dari luar DKI ke DKI. Kendaraan-kendaraan itu tidak hanya memacetkan Jakarta, tetapi juga daerah asal kendaraan-kendaraan tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, untuk menyinergikan pembangunan fisik, transportasi, ekonomi, dan lingkungan di megapolitan Jabodetabekjur diperlukan suatu lembaga dengan otoritas besar dan melebihi otoritas wilayah otonom. Lembaga itu juga harus dilengkapi dengan payung hukum yang jelas dan dana yang besar.

Di setiap kabupaten/kota dalam megapolitan Jabodetabekjur terdapat banyak kepentingan ekonomi dan politik sehingga harus ada tangan yang kuat dan dana yang besar untuk mengaturnya. Pengaturan itu harus menguntungkan semua pihak agar mendapat dukungan dalam realisasinya.

Banyak Keuntungan

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, jika ada suatu lembaga yang mengoordinasi pembangunan, banyak hal yang dapat dilakukan untuk memajukan megapolitan itu secara bersama-sama. Pusat-pusat ekonomi tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga disebar ke kabupaten/kota lainnya.

Jalan dan infrastruktur lainnya juga dapat dibangun untuk membuat akses ke sejumlah kawasan menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, ekonomi tumbuh merata di semua kawasan dan semua orang tidak menuju ke Jakarta untuk bekerja dan mencari kebutuhan lainnya.

Dengan demikian, pergerakan lalu lintas hanya akan berlangsung di wilayah lokal dan tidak membuat kemacetan luar biasa, dari kawasan pinggiran ke Jakarta dan sebaliknya. Apalagi sampai saat ini panjang jalan di Jakarta hanya mencapai 6,54 juta kilometer dan pertambahannya kurang dari 0,01 persen per tahun. Sementara pertumbuhan mobil mencapai 240 unit per hari dan sepeda motor 900 unit per hari.

Jumlah total mobil pada 2009 mencapai 2,051 juta unit dan sepeda motor 7,084 juta unit atau totalnya 9,135 juta unit. Jumlah itu hampir sama dengan jumlah penduduk di Jakarta yang mencapai 9,6 juta jiwa, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010.

Pengajar Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, jika semua sungai dipelihara dan dirawat dengan baik, kawasan megapolitan Jabodetabekjur akan lebih mudah mengatasi banjir. Sungai-sungai yang ada dapat menjadi sumber air baku untuk diolah menjadi air bersih. Saat ini sebagian besar warga Jabodetabekjur tidak menikmati air perpipaan meskipun banyak sungai mengalir di kawasan mereka.

Namun, saat ini semua sungai dibiarkan tercemar oleh ribuan pabrik di tepi sungai. Kawasan hulu sungai di Puncak juga dipenuhi dengan bangunan sehingga terjadi sedimentasi yang merusak semua sungai. Keinginan DKI membangun Waduk Ciawi untuk mengontrol air dari Sungai Ciliwung dan agar dapat menjadi air baku bagi Bogor justru ditolak oleh Bogor.

Deputi Gubernur DKI Bidang Tata Ruang Ahmad Hariadi mengatakan, hanya pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk membentuk lembaga pengatur pembangunan di megapolitan Jabodetabekjur dengan payung hukum yang jelas dan kuat. Saat ini ada Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur, tetapi nyaris tidak berdaya karena tidak memiliki kewenangan dan dana yang memadai.

Jika Jabodetabekjur dapat diatur dengan baik, megapolitan ini bakal tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Namun, jika terus dibiarkan tanpa koordinasi, megapolitan ini justru akan menjadi masalah-masalah baru karena sejumlah kawasan tumbuh berdampingan, tetapi tidak sinkron satu sama lain. (Kompas)