Pajak Properti Warga Asing untuk Bangun Infrastruktur

0

KonsPro (10/03) JAKARTA – PEMERINTAH diminta serius membahas regulasi kepemilikan properti bagi warga negara asing di Indonesia. Jika orang asing  diperbolehkan membeli properti dengan jangka waktu tertentu, maka pajak yang diperoleh pemerintah cukup besar yang dapat dipakai untuk membangun infrastruktur.

Ciputra, CEO Grup Ciputra, mengatakan Indonesia perlu belajar dari  Malaysia yang mengizinkan orang asing membeli properti sejak 20 tahun lalu. Pemasukan pajak yang angkanya sekitar 30% dari harga jual kondominium yang dijual kepada warga asing digunakan untuk pembangunan jalan tol dan non-tol di negara tersebut. Di Malaysia, warga asing diperbolehkan membeli properti dengan harga minimal US$ 100 ribu.

“Coba hitung berapa besar dana yang bisa diraup pemerintah. Kita bisa bangun jalan, bangun pelabuhan, dan bangun rumah rakyat dari hasil pajak warga asing,” jelasnya di Jakarta, Rabu.

Dana pajak dibutuhkan Indonesia untuk membangun infrastruktur yang selama ini mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana negara terbatas, sehingga kemacetan terjadi di kota-kota besar terutama Jakarta karena pembangunan jalan stagnan.

Ciputra mengusulkan agar pemerintah mulai menerapkan konsep pembangunan jalan tiga lapis di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalulintas yang semakin parah. Tiga lapis itu adalah membuat lokasi parkir kendaraan dan transportasi massal (subway) di bawah tanah, membangun membangun slow traffic di bagian tengah dan ketiga menyediakan speed traffic baik tol maupun non-tol di udara (bagian atas).

“Saya sudah sampaikan usulkan ini kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini bukan konsep baru, karena di Hongkong atau Amerika Serikat lobi kantor sudah berada di jalan atas,” jelasnya.

Grup Ciputra saat ini sedang membangun superblok Ciputra World di Jalan Casablanca. Kawasan yang akan dijadikan menjadi seperti Orchad Road di Singapura itu sebenarnya sudah bisa menerapkan konsep jalan tiga lapis tersebut. Di atas lahan seluas 5,5 hektar, selain mal akan dibangun apartemen dan perkantoran.

Tahun ini, grup tersebut akan mengembangkan 10 proyek properti dengan nilai investasi sekitar Rp 6 triliun – Rp 7 triliun. Sebagian lokasi pengembang berada di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

Setyo Maharso, Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia mengharapkan regulasi kepemilikan properti bagi warga asing dapat tuntas pertengahan tahun ini. Setidaknya ada empat poin penting yang diminta asosiasi pengembang itu yakni mencakup pembatasan harga, aturan tenggat waktu, pembatasan persentase kepemilikan per unit, dan wilayah.

Empat usulan itu telah kami ajukan ke pemerintah. Menurut Setyo, REI meminta pembatasan harga diturunkan dari minimal Rp 2 miliar rupiah menjadi Rp 1miliar. Perpanjangan hak pakai dari 30 tahun menjadi 90 tahun, pembatasan unit dengan sistem persentase, dan soal aturan wilayah akan mengatur apartemen yang bisa dibeli oleh WNA mencakup kota-kota besar.

“Membuka kepemilikan asing tidak merugikan kepentingan domestik. Justru sebaliknya banyak potensi pajak yang bisa tergali untuk mendukung pembangunan nasional, dna tentunya membuka banyak lapangan kerja,” jelasnya, Rabu.

Berdasarkan hitung-hitungan REI, potensi pasar properti asing di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan bisa menembus US$ 1 miliar – US$ 2 miliar jika pemerintah memberikan hak pakai dengan jangka waktu lebih panjang kepada orang asing.

Perhitungan itu didasarkan pada asumsi harga rata-rata properti kelas menengah atas sekitar Rp 1 miliar – Rp 2 miliar per unit dikalikan potensi penyerapan pasar properti asing sekitar 10.000 unit.

Namun Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, menegaskan agar pemerintah menjadikan momentum dibukannya hak kepemilikan properti bagi warga asung untuk memberlakukan subsidi silang bagi pembangunan rumah rakyat. Caranya, dengan mewajibkan pengembang apartemen mewah yang diperuntukkan bagi orang asing membangun rumah susun sederhana. (IFT)