P3RSI Minta Pemerintah Segera Mengundangkan PP Rusun

0
Dok. kompas.com

KonsPro (27/2), JAKARTA – PERMASALAHAN rumah susun di Indonesia makin kompleks tapi hingga kini peraturan pelaksananya belum juga diterbitkan. Diundangkan pada bulan November 2011, namun hingga kini Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rumah Susun belum juga terbit, masih dalam bentuk Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Rusun di tangan Kementerian Perumahan Rakyat. Jika berpegang pada aturan, harusnya PP Rusun itu sudah terbit pada bulan November 2012 silam atau paling lambat satu tahun setelah Undang-Undangnya diberlakukan.

Keterlambatan PP Rusun sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun mengakibatkan kegamangan dan ketidakpastian di kalangan pengurus Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS), para pelaku pembangunan (pengembang), penghuni/pemilik rumah susun, dan stakeholder lainnya.

Padahal keberadaan PP Rumah Susun sangat urgent untuk mengatur masalah-masalah krusial yang sekarang ini banyak dihadapi oleh para pemangku kepentingan rumah susun di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: kewajiban pelaku pembangunan, pembentukan PPPSRS, hak suara penghuni (pemilik dan penyewa), penentuan besaran service charge, mekanisme hubungan antara badan pengelola, pelaku pembangunan/developer dan PPPSRS, pengelolaan service charge, hingga etika berinteraksi antar sesama penghuni rumah susun.

“Karena itu, kami sangat berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan PP Rumah Susun ini, agar kami sebagai pengguna PP tersebut mendapatkan kepastian dalam mengoperasikan pengelolaan rumah susun,” ujar Mualim, Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), saat memberi sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD), “Urgensi PP Tentang Rusun Dalam Mengatasi Permasalahan Rusun Di Indonesia”, yang diadakan oleh P3RSI, di Jakarta Design Center, Slipi, Jakarta, Rabu, 27 Februari 2013.

Menurut Mualim, PP Rumah Susun nantinya diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum rumah susun dalam konteks kekinian yang diprediksi akan meningkatkan eskalasi konflik antara konsumen (pemilik/penghuni), badan pengelola dan pelaku pembangunan (pengembang) di masa-masa mendatang. “Kami berharap pemerintah dapat dengan bijak membuat aturan-aturan yang mampu mengatur dan memberikan jalan keluar atas persoalan-persoalan rumah susun kontemporer,” tegas Mualim.

Tampil sebagai narasumber dalam FGD tersebut adalah Pangihutan Marpaung, Deputi Perumahan Formal Kemenpera, Setyo Maharso, Ketua Umum DPP REI, M. Yaya Mulyarso, Kepala Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat, DKI Jakarta. Dan Adjit Lauhatta, Sekjen P3RSI. FGD ini dihadiri oleh para pengurus PPPSRS, pengurusu P3RSI, para penghuni/pemilik rumah susun, praktisi property management, pejabat Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kementerian Perumahan Rakyat, dan pengembang rumah susun.

Menurut Deputi Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung, saat ini kementeriannya masih berupaya merancang pembentukan PP Rusun. Kemenpera bertekad merumuskan PP yang diharapkan benar-benar “membumi”, sehingga dapat mengakomodasi semua kepentingan yang ada.

Dalam penyusunan PP Rusun ini, Kemenpera terkesan sangat hati-hati. “Kami ingin hasilnya benar-benar dapat diimplementasi di lapangan, dan tidak tidak diterjemahkan lain-lain, yang bisa berdampak terjadinya kekurangharmonisan di kalangan stakeholder rumah susun di Indonesia,” ujar Marpaung.

Sementara itu, M. Yaya Mulyarso, Kepala Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat, DKI Jakarta mengungkapkan, bahwa kehadiran UU Rusun masih terlalu umum sehingga perlu segera diterbitkan peraturan pelaksananya.

“Karena PP-nya belum terbit, di lapangan kami bingung menerapkannya. Misalnya, aturan one man one vote yang belum bisa dilaksanakan saat ini, karena kita masih mengacu pada Kepmen No. 06/1995,” kata Yaya.

Yaya mengakui, bahwa hambatan akan tetap ada dalam proses tersebut. Terutama, pada masalah implementasi yang kerap berbeda. “Terkadang orang memiliki perbedaan persepsi. Hal tersebut terjadi untuk kasus yang umum. Kalau untuk kasus ini, kan undang-undangnya belum jelas juga, belum ada juklak. Kita harus cepat, mendesak keluar PP-nya, karena sehari-hari terus berjalan,” katanya. (Reza)